Baca Juga :

• KPU Banyuwangi Perpanjang Masa Pendaftaran Rekrutmen PPS Selama Tiga Hari
• Dapur Rumah Makan di Banyuwangi Terbakar Akibat Regulator Gas Bocor
• Disambut Bupati Ipuk, Menteri Perhubungan Bahas Bangun Sky Bridge Stasiun ke Pelabuhan Banyuwangi
• Satpolair Polresta Banyuwangi Mulai Tingkatkan Patroli Laut di Selat Bali Jelang Gelaran WWF
• Tertarik Kekayaan Geologi, Puluhan Geolog Kunjungi Banyuwangi

“Terima kasih kepada para guru yang telah bekerja luar biasa mendidik anak-anak tanpa mengenal lelah,” kata Ipuk.

Pada penyaluran kali ini, insentif diberikan kepada 1.200 orang. Para penerima adalah para guru pada satuan pendidikan prasekolah. Seperti kelompok bermain, Taman Kanak-Kanak (TK), satuan pendidikan sejenis, serta daycare.

“Apa yang diberikan ini tentu belum sebanding dengan jasa dan dedikasi para guru PAUD selama ini. Namun kami berharap ini bisa bermanfaat. Ke depan kami akan berupaya untuk menambah sesuai kemampuan fiskal daerah,” ujar Ipuk.

Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, mengatakan total insentif guru PAUD di tahun ini mencapai Rp. 7,2 miliar. Insentif diserahkan dalam 4 termin, atau 3 bulan sekali.

“Tiap orang mendapatkan insentif Rp 6 juta per tahunnya. Yang kemarin kami terimakan adalah termin pertama,” terang Suratno.

"Jumlah penerima insentif tahun ini sama dengan tahun lalu, sebanyak 1.200 orang. Namun, bisa jadi orangnya berbeda karena ada sebagian yang mengundurkan diri, ada juga guru yang baru,” imbuhnya.

Suratno memastikan, para penerima insentif tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU no. 14/2005 tentang guru dan dosen.

Di dalamnya terdapat kriteria guru penerima insentif yakni non ASN dan harus S1. Lalu belum menerima sertifikasi pendidikan tunjangan profesi didik (TPP), bukan penerima bantuan keuangan khusus dari provinsi, dan aktif mengajar yang ditandai masuk dalam daftar pokok pendidikan (dapodik).

“Memang masih ada guru PAUD yang belum mendapatkan karena terbentur syarat. Namun, ke depan masih ada kesempatan untuk terdata. Kami terus mendorong para guru memenuhi syarat administratif yang diatur di regulasi," kata Suratno. (humas/kab/bwi)