1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Keterlibatan pemerintah desa sangat vital dalam berbagai program pembangunan, mulai penanganan kemiskinan hingga stunting.
Hal ini disadari betul oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. Sebagaimana terungkap dalam “Gesah Bareng Bupati” dengan para kepala desa dari Kecamatan Srono, Muncar, Kabat, Rogojampi dan Blimbingsari di Kantor Kecamatan Srono, Kamis (13/10/2022).
Program “gesah bareng” alias
berbincang bersama para kades rutin diselenggarakan Bupati Ipuk secara berkala.
“Terima kasih kepada bapak/ibu
kepala desa yang selama ini terus bekerja bersama. Beberapa fokus kita ke depan
adalah bagaimana semaksimal mungkin membantu warga kurang mampu dan menangani
stunting,” pesan Ipuk.
Sebagai bentuk komitmen bersama
menangani kemiskinan, stunting dan pelbagai persoalan di desa itu, Ipuk
berjanji untuk tetap mempertahankan besaran Anggaran Dana Desa (ADD) dari APBD
Banyuwangi. Meskipun terjadi penurunan Dana Perimbangan yang ditransfer
Pemerintah Pusat ke Daerah.
“Meskipun dana transfer dari pusat
ini berkurang, kami tetap berkomitmen untuk memenuhi permohonan para kepala
desa agar ADD yang ditransfer Daerah ke Desa, tidak akan berkurang,” ungkap
Ipuk.
Selama ini, ADD di Kabupaten
Banyuwangi mencapai 13,8 persen dari Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus (DAK). Hal ini telah melebihi pagu yang hanya mengamanatkan 10
persen.
“Kami tidak ingin pembangunan di
desa terganggu karena adanya pengurangan anggaran,” tegasnya.
Dalam acara gesah yang dilakukan
secara bergilir oleh Bupati Ipuk itu, juga terjadi dialog yang gayeng. Para
kepala desa menyampaikan berbagai persoalan yang dialami di desanya dan
langsung mendapatkan tanggapan dari bupati dan jajaran OPD yang mendampingi.
Di antaranya tentang Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Hal ini ditanyakan oleh Kepala Desa Macanputih,
Kabat, Farid. Ia memohon adanya TPA di wilayah tengah. Hal ini langsung
ditanggapi oleh Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi Dwi Handayani.
“Saat ini, sudah ada beberapa lahan
yang sudah dipersiapkan. Namun, kami memohon bantuan untuk turut
mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi penolakan dengan adanya
TPA di daerahnya,” jawab Dwi Handayani.
Dwi Handayani menegaskan bahwa TPA yang dipersiapkan oleh Pemkab Banyuwangi dipenuhi berdasarkan standard keamanan. Mulai dari pemasangan membran untuk mencegah pencemaran ke air tanah, hingga penyemprotan disinfektan agar tak menimbulkan lalat. “Jadi, aman bagi lingkungan,” tegas Yani. (humas/kab/bwi)
