oleh

Cegah dan Tindak Pelanggar Protkes Dalam Tahapan Pilkada, Bawaslu Bentuk Pokja Khusus

KabarBanyuwangi.co.id – Guna mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dengan penerapan protokol kesehatan (Protkes) Covid-19, Bawaslu kabupaten Banyuwangi membentuk kelompok kerja (Pokja) pencegahan Covid-19 pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020.

Pembentukan Pokja ini sebagai tindak lanjut surat instruksi Bawaslu Republik Indonesia nomor 0561 serta keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi II DPR RI dengan KPU RI, Bawaslu RI, DKPP dan Kementerian Dalam Negeri tanggal 21 September 2020 lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Hamim, yang juga sebagai ketua Pokja mengatakan, rapat pembentukan kelompok kerja pencegahan Covid-19  pada pemilihan serentak kali ini dilakukan secara daring, Rabu siang (23/9/2020).

“sesuai instruksi, Pokja ini harus dibentuk terakhir tanggal 23 September 2020, tugasnya selain melakukan pencegahan juga melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid -19 selama tahapan pemilihan serentak ini berlangsung, oleh siapapun, peserta, penyelenggara maupun pemilih,” kata Hamim.

Baca Juga: Pilkada Banyuwangi, KPU Resmi Tetapkan 2 Pasangan Calon

Baca Juga: Jelang Penetapan dan Pegundian Nomer Urut Paslon, Bawaslu Banyuwangi Lakukan Upaya Pecegahan

Baca Juga: Wakapolda Jatim: Pilbup Serentak Di Jatim Harus Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

Masih menurut Hamim, selain unsur Bawaslu, struktur pokja ini juga diisi oleh Unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, KPU, Satpol PP hingga satgas Covid-19 Banyuwangi. Diharapkan dengan masuknya unsur unsur tersebut, penanganan pelanggaran protokol kesehatan selama gelaran pilkada menjadi kordinatif dan terukur.

“Misalnya ada upaya pengerahan massa yang besar dalam tahap penyelenggaraan tahapan pilkada dan itu berpotensi penyebaran dan penularan Covid-19, maka tugas pokja ini untuk melakukan pencegahan hingga penindakan nantinya,” tambah Hamim.

Sebagai upaya penegakan disiplin dan penerapan sanksi hukum dalam pelaksanaan pilkada ini, Pokja ini akan mempedomani ketentuan perundang undangan seperti Undang – undang hukum pidana, undang undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang Undang nomor 6 tahun 2020, hingga Undang – undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan.

Sementara itu, sejumlah unsur yang hadir dalam rapat daring pembentukan Pokja dan tergabung dalam pencegahan Covid-19 ini menyambut positif.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Banyuwangi, Anacleto Da Silva, misalnya, ia mengaku optimis penyebaran Covid-19 di Banyuwangi akan berhasil ditekan terutama saat tahapan pilkada berlangsung jika semua pihak berperan dan berjalan beriringan,.

“bagus ini, saya optimis kalau semua beriringan dan berperan, tidak mungkin terjadi claster baru penyebaran Covid-19 dalam penyelenggaraan Pilkada di Banyuwangi,’’ Kata pria yang akrab dipanggil Letto ini. (red)

_blank

Kabar Terkait