Rapat Komisi I DPRD Banyuwangi bersama eksekutif. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id - DPRD Banyuwangi bersama eksekutif
membahas Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS) APBD tahun 2024.
Pembahasan dilakukan dewan bersama Badan Perencana
Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Aset dan Kekayaan Daerah (BPKAD)
dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Kesehatan, Satpol
PP serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos
PPKB).
"Kami ingin meminta penjelasan SKPD mitra kerja
terkait 9 item yang menjadi skala prioritas dalam KUA-PPAS APBD 2024,"
kata Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto, Rabu (11/10/2023).
Menurutnya, ada sektor-sektor yang menjadi skala prioritas.
Seperti bidang pertanian, pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kemudian masalah pembangunan infrastruktur karena
wilayah Banyuwangi yang cukup luas sehingga banyak yang harus ditangani dan
dibenahi," tambahnya.
Selain itu, soal pendidikan dan kesehatan yang menjadi
program wajib bagi pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM)
agar bermutu dan berkualitas serta mampu bersaing dalam masyarakat global.
Sebelumnya, Bupati Ipuk Fiestiandani dalam nota
pengantarnya menyampaikan bahwa pemerintah berharap perekonomian daerah
bergerak makin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi
masyarakat.
Upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan
berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan
akuntabel.
Ipuk menyebutkan tema pembangunan tahun 2024 yaitu,
"menguatkan ketahanan ekonomi dengan menjaga stabilitas sosial dan
infrastruktur terintegrasi melalui kolaborasi, inovasi dan transformasi”.
Terdapat 9 prioritas pembangunan daerah 2024, meliputi Percepatan pemerataan
infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan. Penguatan sektor
pertanian, perikanan, umkm dan pariwisata. Pemulihan ekonomi akibat Covid-19
dan pembukaan lapangan kerja. Perlindungan perempuan, anak, difabel dan
kelompok marginal.
Kemudian, Percepatan pengurangan kemiskinan. Peningkatan
akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif. Peningkatan
akses dan kualitas pendidikan untuk sdm unggul. Menjaga stabilitas sosial,
keagamaan dan kerukunan warga, dan Pemantapan transformasi digital dan
reformasi birokrasi. (fat)