DPRD Banyuwangi Bersama Eksekutif Bahas Prioritas Pembangunan 2024DPRD Banyuwangi

DPRD Banyuwangi Bersama Eksekutif Bahas Prioritas Pembangunan 2024

Rapat Komisi I DPRD Banyuwangi bersama eksekutif. (Foto: Fattahur)

KabarBanyuwangi.co.id - DPRD Banyuwangi bersama eksekutif membahas Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2024.

Pembahasan dilakukan dewan bersama Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Aset dan Kekayaan Daerah (BPKAD) dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dinas Kesehatan, Satpol PP serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB).

"Kami ingin meminta penjelasan SKPD mitra kerja terkait 9 item yang menjadi skala prioritas dalam KUA-PPAS APBD 2024," kata Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto, Rabu (11/10/2023).

Baca Juga :

Menurutnya, ada sektor-sektor yang menjadi skala prioritas. Seperti bidang pertanian, pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kemudian masalah pembangunan infrastruktur karena wilayah Banyuwangi yang cukup luas sehingga banyak yang harus ditangani dan dibenahi," tambahnya.

Selain itu, soal pendidikan dan kesehatan yang menjadi program wajib bagi pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) agar bermutu dan berkualitas serta mampu bersaing dalam masyarakat global.

Sebelumnya, Bupati Ipuk Fiestiandani dalam nota pengantarnya menyampaikan bahwa pemerintah berharap perekonomian daerah bergerak makin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

Ipuk menyebutkan tema pembangunan tahun 2024 yaitu, "menguatkan ketahanan ekonomi dengan menjaga stabilitas sosial dan infrastruktur terintegrasi melalui kolaborasi, inovasi dan transformasi”.

Terdapat 9 prioritas pembangunan daerah  2024, meliputi Percepatan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan ekologi lingkungan. Penguatan sektor pertanian, perikanan, umkm dan pariwisata. Pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dan pembukaan lapangan kerja. Perlindungan perempuan, anak, difabel dan kelompok marginal.

Kemudian, Percepatan pengurangan kemiskinan. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang berorientasi pada preventif. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk sdm unggul. Menjaga stabilitas sosial, keagamaan dan kerukunan warga, dan Pemantapan transformasi digital dan reformasi birokrasi. (fat)