Baca Juga :

• Kebutuhan Meningkat saat Ramadan dan Lebaran, Pemkab Banyuwangi Imbau Warga Tak Tergiur Pinjol Ilegal
• Bupati Ipuk Dorong Peningkatan Layanan Homecare, Jemput Bola Pastikan Lansia Sakit Mendapat Perawatan
• Bupati Ipuk Gali Potensi Pertanian Melon Hidroponik di Villa Green House Kalibaru
• BI Jember Siapkan Rp 1,9 Triliun untuk Penukaran Uang di Ramadan 2026
• Lapas Banyuwangi Beri Bantuan Sepeda dan Perlengkapan Sekolah Anak Warga Binaan

Rapat kerja pembahasan raperda usulan eksekutif ini diikuti oleh anggota dewan lintas fraksi, beberapa SKPD, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Banyuwangi dan Tim Ahli.

Ahmad Masrohan menegaskan, pengajuan raperda diluar Propemperda harus didasari oleh urgensi kuat, yaitu adanya kebutuhan mendesak atau sangat penting untuk segera diatur dalam Perda yang pada intinya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Pengajuan raperda diluar propemperda ini tidak serta merta kita setujui namun tetap melalui mekanisme pembahasan dan kajian Bapemperda. Karena sampai saat ini kami belum membahas Propemperda 2026 yang telah disepakati sebelumnya," terangnya.

Menurutnya, addendum propemperda biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan pemerintah daerah melalui proses pembahasan dan konsultasi yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Sementara berdasarkan paparan dari eksekutif, perubahan kedua Perda PDRD ini dalam rangka penyesuaian beberapa tarif pajak daerah dan penambahan layanan retribusi daerah yang semangatnya untuk meningkatkan PAD.

"Usulan judul raperda dari eksekutif ini akan kita dalami terlebih dalu, seberapa urgent perubahan regulasi daerah ini diajukan," kata Politisi PDI Perjuangan itu. (fat)