Gerai Rapid Test Tak Berizin Akan Ditutup Jika Tiga Hari Belum Lengkapi PersyaratanSatgas Covid-19 Banyuwangi


Gerai Rapid Test Tak Berizin Akan Ditutup Jika Tiga Hari Belum Lengkapi Persyaratan

Keterangan Gambar : Tim gabungan melakukan sidak gerai rapid test Covid-19 di Ketapang. (Foto: Istimewa)

Kabar Banyuwangi.co.id - Menjamurnya gerai layanan rapid test Covid-19 di sekitaran Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi, disidak Tim gabungan Komisi I DPRD Banyuwangi, KKP, Dinas Kesehatan, Dinas Perizinan (DPMPTSP), TNI, Polri hingga Lanal dan Satpol PP, Rabu (5/1/2022).

Dalam inpeksi mendadak (Sidak) tersebut, puluhan gerai atau klinik layanan rapid test yang beroperasi di sepanjang jalan menuju Pelabuhan ASDP Ketapang, Kecamatan Kalipuro. diduga tak mengantongi izin.

Satu-persatu gerai didata oleh Dinas Kesehatan guna mengetahui kondisi gerai, kelengakapan dokumen, perawat dan dokter penanggung jawab di setiap gerai hingga pengelolaan limbah medis yang tergolong limbah B3 atau bahan beracun dan berbahaya.

Baca Juga :

"Temuan kami ada klinik yang berhimpitan langsung dengan rumah makan, ini tidak boleh. Kemudian ada pula yang tidak punya tempat pembuangan limbah, bahkan yang tidak memiliki IMB juga banyak," ungkap Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto usai sidak.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, dari puluhan klinik pelayanan rapid test antigen di kawasan Pelabuhan Ketapang, sebagian besar belum melengkapi persyaratan.

"Aturan yang ada di sini banyak. Memang ada yang hampir lengkap. Tapi semua 100 persen belum. Terutama perizinan IMB, masih banyak yang belum punya. Sementara izin operasinya sudah ada melalui beberapa klinik," bebernya.

Pihaknya memberikan tenggang waktu selama tiga hari kepada seluruh klinik pelayanan rapid test antigen yang ada di kawasan Pelabuhan Ketapang, untuk melengkapi persyaratan. "Kami menyarankan dalam waktu tiga hari ini dilengkapi. Jika tidak konsekuensinya nanti akan ditutup," tambahnya.

Sementara menurut Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, ada berapa hal yang menjadi standar ukuran monitoring dan evaluasi, dan sudah dikirimkan sebelumnya dengan tujuan agar para penyedia layanan memenuhi seluruh kriteria yang berlaku.

“Yang berizin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan itu ada 3, yang 2 itu kita berikan rekomendasi. Jadi, ada 5. Yang 40 itu bukan bodong, tapi punya izin di induk,” ungkapnya.

Beberapa klinik, kata Amir, tidak berada di bangunan permanen. Bahkan tidak ber-IMB. Hal itu diperparah dengan kondisi laboratorium klinik tidak berdiri di tempat yang representatif, misalnya berdekatan dengan warung.

Selain dari sisi pencahayaan yang cukup dan sirkulasi udara yang cukup serta mempunyai izin mendirikan bangunan atau PBG (pertimbangan bangunan Gedung). “Kalau misalnya ini tidak dicukupi dalam tiga hari kedepan, maka kami rekomendasikan untuk ditutup,” tegasnya.

“Perizinan di laboratorium induk ada. Nah, di sini (Ketapang) belum ada. Kalau menurut Permenkes 1/1 itu tidak diperkenankan. Tapi kemarin sudah kita bahas panjang lebar, ada juga regulasi di Permenkes 4/64 yang seperti ini kita berikan dispensasi. Maka, seluruh kriteria di dalam regulasi yang berlaku sudah kita sampaikan dan kita harapkan untuk dicukupi,” pungkasnya. (fat)