Baca Juga :

• KAI Daop 9 Sosialisasi Keselamatan, Cegah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang
• Kelompok Pemuda Minta Ipuk Lanjutkan Pembangunan Insfrastruktur Desa
• Kembangkan Digital Ekonomi Banyuwangi, Bupati Anas Teken MoU dengan Grab
• DPRD Umumkan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi
• KPU Banyuwangi Umumkan Pemenang Lomba Vlog Pilbup 2020

“Ke depan kami kembangkan lagi yang terkait dukungan untuk nelayan, termasuk di sini bisa menjadi sentra program pemberdayaan masyarakat pesisir,” kata Anas saat meresmikan Gerai Pelayanan Usaha Perikanan Terpadu di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar, Jumat (29/1/2021).

Izin yang sudah bisa dilayani antara lain Jasa Pelabuhan, Rekomendasi BBM, Surat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Surat Laik Operasi (SLO), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Lalu Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), PAS Kapal (tanda kepemilikan perahu), Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka), hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Peresmian juga dihadiri Pelaksana Kepala Kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Jatim Dewi Nur Setyorini, Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Muncar Supinah, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjung Wangi Benyamin Ginting, Kasat Polair Polresta Banyuwangi Kompol Jeni Al Jauza, dan Syahbandar Perikanan Muncar Fauzan.

“Terima kasih atas dukungan Gubernur Jatim Ibu Khofifah Indar Parawansa dan kementerian sehingga gerai pelayanan publik ini bisa hadir dan melayani nelayan Banyuwangi dengan baik. Adanya kemudahan dan fasilitas ini tentu akan membuat nelayan merasa lebih tenang dalam bekerja karena syarat perizinannya terpenuhi,” ujar Anas.

Anas mengatakan, dalam 10 tahun terakhir, Banyuwangi berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang mudah dan cepat bagi warga. Kali ini Banyuwangi berupaya menghadirkan kualitas pelayanan  tersebut bagi nelayan.

“Terlebih di masa pandemi seperti ini, di mana situasi sedang sulit, maka perlu untuk dilakukan langkah-langkah cepat untuk meringankan beban warga. Kita integrasikan pengurusan berbagai perizinan kapal nelayan yang kewenangannya ada di pusat dan provinsi. Inilah orkestrasi yang dilakukan Pemkab Banyuwangi bersama seluruh instansi terkait,” ujar Anas.

Selain itu, Anas mengatakan, di gerai tersebut juga akan dilengkapi dengan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lainnya. Sehingga nelayan cukup datang ke satu tempat untuk berbagai kebutuhan.

Kepala UPT UPP Muncar, Supinah bersyukur dengan adanya layanan terintegrasi ini. Menurut dia, layanan semacam ini akan mengikis keengganan mengurus perizinan nelayan.

“Di sini terintegrasi semua instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin. Kami lega jika semua bisa melakukan pelayanan terpadu di sini,” ujar Supinah.  

Sejak dibuka pada Senin lalu (25/1) hingga Kamis (28/1), gerai ini telah menyelesaikan sejumlah dokumen nelayan di antaranya PAS kapal kecil di bawah 5 GT sebanyak 124 unit, PAS kapal besar 1 unit (29 GT), Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) 124 buah, dan pengurusan  kartu jaminan Sosial BPJS Ketanagakerjaan untuk 60 orang nelayan.

“Masih ada lagi lainnya yang sedang kami proses, di antaranya PAS untuk kapal besar. Di gerai ini juga telah dibuka pendaftaran asuransi mandiri untuk nelayan. Saat ini telah tercapai 40 orang nelayan yang mendapat asuransi mandiri,” ujar Supinah.

Salah satu nelayan Muncar bernama Hasan Basri mengaku sangat terbantu dengan adanya gerai tersebut. Sebelum adanya gerai, dirinya cukup kesulitan untuk mengurus izin kapal.

“Sejak melaut tahun 90-an, saya tidak pernah punya izin kapal. Baru kali ini mengurus setelah dibuka gerai di Muncar. Sekarang cukup di sini saja sudah bisa jadi. Sangat membantu kami. Syaratnya mudah yang penting punya perahu, KTP dan data kapal. Alhamdulillah sekarang tenang karena sudah punya izin,” kata Hasan. (Humas/kab/bwi)