1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan kembali berkunjung ke Banyuwangi. Kali ini ia bertemu dan Jagongan Bareng Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) serta Petani se-Banyuwangi di Dam Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kamis (20/8/2026).
Banyak aspirasi yang Menko Pangan peroleh saat bertemu ratusan petani Banyuwangi. Zulhas juga siap mengawal masukan hingga permintaan petani Banyuwangi di pemerintahan pusat.
Beberapa usulan diantaranya
datang dari Dianto, petani dari Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran tentang
saluran irigasi untuk mengatasi saat musim kemarau panjang.
"Kami mohon kepada pak
Menteri masalah ini bisa diselesaikan secepatnya," ujar Dianto kepada
Menko Pangan yang turut didampingi Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono serta Tenaga
Ahli Menko Bidang Pangan Guntur Priambodo.
Ketua Gabungan HIPPA Pesanggaran,
Murtadho, turut mengusulkan perlunya normalisasi saluran tingkat sekunder akibat
tingginya tumpukan sedimen lumpur yang menghambat pasokan air.
Selain infrastruktur irigasi,
perwakilan petani juga mengusulkan agar proyek pembangunan saluran air
pertanian ke depan dapat dilaksanakan menggunakan sistem swakelola masyarakat
atau padat karya.
"Permintaan semua HIPPA itu
kalau misalnya ada bangunan irigasi dari pemerintah harus diswakelolakakan
pak," ucap Tain, HIPPA asal Tegalsari.
Sementara Petani Muncar,
Hariyadi, berharap realisasi perbaikan Jaringan Irigasi Tersier Dam Mendung
dapat segera direalisasikan.
Menanggapi berbagai aspirasi
tersebut, Menko Zulhas meminta pemerintah daerah segera membuat surat resmi
berbagai usulan pertani ke Kementerian PU dan tembusan ke Kemenko Pangan agar
perbaikan infrastruktur pengairan vital dapat langsung ditindaklanjuti.
"Saya yang mengawal
langsung, Pak Wabup dan Ibu Bupati tinggal bikin surat, tembuskan ke
saya," tegas Zulhas.
Zulhas mengatakan, Presiden
Prabowo Subianto telah memerintahkan agar petani tidak boleh susah. Sehingga
kalau irigasi rusak bisa cepat diperbaiki.
Pemerintah pusat, sambungnya,
juga telah berkomitmen untuk tidak lagi melakukan impor beras guna memastikan
kesejahteraan dan kemakmuran tetap dirasakan oleh petani Indonesia.
Ia menguraikan bahwa penguatan
ketahanan pangan nasional akan disokong melalui optimalisasi peran Koperasi
Desa Merah Putih mulai akhir September mendatang.
Koperasi tersebut nantinya
berfungsi mengamankan harga gabah minimal Rp6.500 serta menyalurkan bantuan
pupuk, alsintan, hingga penyediaan fasilitas cold storage.
"Kita bisa makan kalau ada petaninya sehat, petaninya makmur. Yang maju dan dapat nikmat harus petani Indonesia," kata Zulhas. (*)
