Baca Juga :

• Disambut Keluarga dan Tetangga, Ayumi Paskibraka Pembawa Baki Ucapkan Terimakasih
• Personel Polresta Banyuwangi Dites Urine Mendadak, Ini Hasilnya
• Oknum Pegawai Bank di Banyuwangi Diduga Gelapkan Uang Nasabah Miliaran Rupiah
• Mengganggu Ketertiban, Puluhan ODGJ Diamankan Satpol PP Dirujuk ke Dinsos
• Toko Serba Ada di Wongsorejo Dibobol Maling, Aksinya Terekam CCTV

Ginting menjelaskan nelayan membutuhkan dua dokumen penting. Pertama sertifikat kapal sebagai bukti kepemilikan kapal, dan buku pelaut merah sebagai dokumen pelaut.

"Ibaratnya mobil, sertifikasi kapal itu BPKB, dan buku pelaut merah itu SIM. Kita terus dorong agar mereka memiliki dua dokumen penting tersebut. Jadi kalau sudah punya itu semua, melaut aman dan mereka berhak atas BBM bersubsidi," tambah Ginting.

"Saat ini sudah 85 persen dari sekitar 3000 nelayan telah mememiliki sertifikat kapal. Sisanya itupun karena nelayan tidak bisa menghadirkan fisik kapalnya. Kami akan terus kebut hingga semua nelayan dengan kapal kecil bisa tersertifikasi," imbuhnya.

Ginting mengakui memang ada sedikit kendala terkait waktu nelayan mengurus sertifikasi. Karena pagi hingga siang hari mereka biasanya melaut. Untuk itu, KSOP mendatangi pos-pos nelayan di Banyuwangi seperti di Pantai Grajagan, Muncar, Pancer, dan lainnya. 

"Karena itu kami jemput bola ke pemukiman nelayan dengan mengambil waktu saat nelayan tidak melaut. Seperti saat ombak tinggi atau saat kondisi dimana nelayan tidak melaut. Kami juga meminta KUB (kelompok usaha besama) nelayan supaya mendata anggotanya yang belum tersertifikasi," ucapnya. 

(Foto: humas/kab/bwi)

Selain itu, menurut Ginting, pihaknya juga bekerjasama dengan BPSDM Semarang, untuk melakukan diklat pada nelayan, seperti yang dilakukan pada 22 hingga 27 Agustus lalu. 

Diklat Pemberdayaan Masyarakat Basic Safety Training Kapal Layar Motor tersebut diikuti oleh 110 nelayan yang belum memiliki sertifikasi. Dengan diklat tersebut, nelayan bisa mendapat Surat Kecakapan Kepalautan (SKK) 60 Mil dan Buku Pelaut Merah. “Jadi kami terus kebut agar mereka dapat sertifikasi, agar nelayan tenang saat melaut,” ujarnya. 

Sementara, Bupati Banyuwangi mengapresiasi langkah-langkah KSOP dalam mempercepat sertifikasi nelayan. "Kami sangat mengapresiasi langkah KSOP dengan mendatangi pos-pos nelayan untuk percepatan sertifikasi. Sinergi seperti inilah yang membuat Banyuwangi bisa seperti ini,'" pinta Ipuk.

Ipuk menjelaskan Pemkab Banyuwangi bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemprov Jatim, dan stakeholder terkait termasuk KSOP, telah mendirikan Gerai Pelayanan Publik Terpadu khusus untuk nelayan yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo serta di Pantai Muncar.

Gerai tersebut untuk mendekatkan dan memudahkan para nelayan mengurus dokumen-dokumen kelengkapan kapalnya. 

“Pemkab juga telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil dan tradisional. Pada tahun ini ada 5.000 nelayan yang mendapatkan fasilitas ini. Harapannya, dapat melindungi dan memberikan jaminan keamanan serta keselamatan bagi para nelayan sselama bekerja,” pungkas Ipuk. (humas/kab/bwi)