Baca Juga :

• Ngemal Bisa Ajak Anak, Ini Syarat dan Ketentuannya
• Warga Sempu Geger Aksi Pencurian Celana Dalam Wanita
• HUT TNI ke-76, Bupati Banyuwangi: Sejarah TNI adalah Sejarah Pengabdian kepada Negeri
• Desy Education Gelar Cooking Class di Kokoon Hotel Banyuwangi
• Menuju Top 30 Kovablik Jatim 2021, Bupati Ipuk Paparkan Inovasi 'Banyuwangi Mengajar'

Sofiandi menyebutkan, dari 22 raperda yang ada, sebanyak 8 raperda proses pembahasannya sudah final, 5 raperda sedang proses pembahasan, 4 raperda masih dilakukan harmonisasi atau proses awal, 2 raperda sudah pernah dibahas namun pada akhirnya batal. Sementara itu sisasnya, 3 raperda belum sempat dibahas.

Reperda yang dipridiksi tertunda disahkan tahun ini diantaranya Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Raperda Ketertiban Umum dan Raperda BUMD.

"Terdapat beberapa kendala, sehingga belum bisa disahkan. Perlu ada penyesuaian dengan peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri terkait serta penyesuaian dengan UU Cipta Kerja," katanya.

Ketua Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRR Banyuwangi, Sofiandi Susiyadi. (Foto: Fattahur/Doc)

Sofiandi menambahkan, untuk Raperda LP2B, hingga saat ini belum bisa disahkan lantaran masih menunggu validasi data base by name by addres megenai lahan yang akan dimasukkan dalam Perda tersebut.

Selain itu, proses validasi data lahan pertanian dari Dinas Pertanian yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut masih dilakukan pendampingan dari Kementerian terkait.

"Akibatnya Raperda LP2B hingga saat ini belum dapat disahkan tahun ini karena menunggu data LP2B selesai," tambahnya.

Sofiandi menegaskan, dalam pengesahan Raperda menjadi Perda, dewan lebih memprioritaskan kualitas ketimbang kuantitas atau jumlah. Selain itu tiga raperda yang belum bisa disahkan tahun ini karena terkendala suatu hal, maka akan diprioritaskan dalam pembahasan Perda tahun berikutnya. (fat)