Baca Juga :

• Pulang ke Banyuwangi, Aldhea Sang Juara Karate Dunia di Portugal Disambut Meriah
• Petugas Gabungan Dishub dan Satlantas Polresta Banyuwangi Tindak Kendaraan Parkir Sembarangan
• Modus Bisnis Jual Beli Mobil, Pria di Banyuwangi Diduga Gasak Uang Ratusan Juta Milik Teman Istrinya
• Kantor Bawaslu Banyuwangi, Bangunan Tua yang Butuh Perhatian Serius dari Pemkab
• Buron Terduga Pelaku Pembacok Warga Cluring Berhasil Diringkus Polisi

Dian menyebutkan syarat untuk menjadi petugas KPPS diantaranya, berusia 17-55 tahun, Warga Negara Indonesia (WNI), pendidikan minimal SMA derajat, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.

"Syarat umum masih sama seperti sebelumnya namun perbedaan yang mencolok adalah syarat usia. Minimal 17 tahun maksimal 55 tahun. Dari usia itu diharapkan petugas KPPS ini masih memiliki fisik yang prima," kata Dian.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, KPU Banyuwangi berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Dengan harapan Pemda mau mengcover kebutuhan jaminan keselamatan kerja untuk petugas KPPS.

Jika dikalkulasi, anggaran untuk kebutuhan jaminan keselamatan petugas KPPS di Banyuwangi diperkirakan mencapai Rp 503.230.000.

Hal tersebut merujuk pada nilai premi iuran BPJS Ketenagakerjaan Rp 14.000 per bulannya. Beberapa hal seperti pemberian vitamin dan suplemen belum termasuk didalamnya.

"Kami lakukan koordinasi dengan Pemda. Mendatang kami mencoba membuka ruang itu dan semoga Pemda mau membiayai untuk satu bulan masa kerja dari petugas KPPS," jelasnya.

Selain itu, lanjut Dian, beberapa hal teknis terkait screening kesehatan bagi petugas KPPS juga bakal diterapkan. KPU akan mengkoordinasikan hal ini dengan Dinas Kesehatan setempat.

"Kita masih bakal berkoordinasi dengan dinas untuk membahas mekanismenya. Kami berharap tahapan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan aman," kata Dian. (fat)