oleh

Masa Aliansi Banyuwangi Bergerak, Demo Tolak Omnibus Law

KabarBanyuwangi.co.id – Gelombang Penolakan Undang Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang disahkan DPR RI, tanggal  5 Oktober 2020 lalu, terus menuai penolakan dari masyarakat. Mereka yang menolak lewat aksi demo mulai dari buruh, mahasiswa, maupun Organisasi kemasyarakatan di berbagai daerah. Tidak terkecuali gabungan berbagai elemen yang menamakan diri Aliansi Banyuwangi bergerak, juga menggelar aksi demo penolakan.

Hari ini Senin (12/10/2020) sejumlah elemen menentukan titik kumpul di depan Kampus Untag Banyuwangi, kemudian mereka bergerak di depan Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi. Mereka yang tergabung dalam “Banyuwangi Bergerak”, menuntut pembatalan pengesahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca Juga: Massa Tolak UU Omnibus Law Diwarnai Aksi Bakar Ban dan Pasang Poster Tanah Dijual

Koordinator Aksi Dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Joharul Fathoni mengatakan, aksi Ini adalah bentuk penolakan yang dilakukan mahasiswa khususnya PMII Cabang Banyuwangi. Tujuannya, medesak DPR RI agar mencabut Undang Undang Cipta Kerja, karena dinilai, secara tidak langsung pemerintah telah memfasilitasi korporat dan oligarki

“Secara tidak langsung, rakyat akan didiskriminasi dengan adanya undang-undang ini,” tutur Joharul ketika diwawancarai.

Baca Juga: Video Ajakan Pelajar Agar Tidak Ikut Aksi Demo Tolak Omnibus Law di Banyuwangi Viral

Adapun point penolakan yang dituntut masa aksi Banyuwangi Bergerak antara Lain: (1). Mendesak DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk Menolak Terhadap Undang Undang Omnibus Law. (2. Menuntut presiden untuk membuat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang Omnibus Law. (3). Menuntut Aparat kepolisian untuk menghentikan kriminalisasi aktivis dan pejuang lingkungan. (4). Mengutuk keras tindakan represif aparat terhadap masa aksi di seluruh Indonesia.

Aksi yang berlangsung damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi ini, diikuti 1.000 lebih peserta. Sementara dari perwakilan PMII, sekitar 300 lebih masa. Aksi ini menghasilkan kesepakatan untuk menolak undang undang Omnibus Law cipta Kerja, nota penolakan itu ditandatangani oleh pihak DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Baca Juga: Beredar Poster Ajakan Pelajar STM Demo Tolak Omnibus Law, Polisi Turun Tangan

Masa aksi memberikan tenggang waktu sampai dengan sepuluh hari kepada DPRD, agar menindaklanjuti kesepakatan yang telah disepakati bersama masa aksi. Apabila tuntutan tidak ditindak lanjuti, masa aksi mengancam akan melakukan demonstrasi kembali dengan masa yang lebih besar di depan kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Joharul sebagai Kordinator aksi dari PMII, berpesan Kepada seluruh kader PMII Banyuwangi agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang undang-undang yang sangat merugikan rakyat ini. Terlebih DPR sebagai wakil rakyat, seharusnya bisa melibatkan semua pihak dalam menentukan setiap kebijakan yang akan di buat.

(Penulis: M. Riswan Efendi – CEO dan Founder Juragan Karya Digital)

_blank