Baca Juga :

• Liga Santri PSSI Piala Kasad 2022 di Banyuwangi Diikuti 8 Ponpes
• Konsisten Dukung Program Penghijauan, BCA dan Pemkab Banyuwangi Tanam 2.000 Bibit Pohon Mangrove
• Bupati Banyuwangi Serahkan SK PPPK 958 Guru dan Kenaikan Pangkat 1.464 PNS
• Target Lima Besar, Bupati Banyuwangi Berangkatkan 469 Atlet ke Porprov VII Jatim
• Asyik Berjudi, Oknum Guru Ditangkap Sat Reskrim Polresta Banyuwangi

Sebelum resmi dikukuhkan sebagai percontohan desa anti korupsi oleh KPK, ada empat tahapan yang harus dilakoni setiap desa. Dimulai dari observasi, bimtek, penilaian, hingga nantinya peluncuran percontohan Desa Anti Korupsi.

Program desa anti korupsi adalah upaya KPK meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang dimulai sejak level desa.

"Pemerintahan desa saat ini kan mengelola anggaran, Dana Desa. Maka, tata kelola pemerintahan desa yang bersih semakin menjadi kebutuhan. Harapannya, budaya antikorupsi yang dimulai dari level desa akan bisa menyebar ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” kata Andika.

(Foto: Humas/kab/bwi)

Ada lima indikator yang harus dipenuhi bagi percontohan desa anti korupsi. Yakni penguatan tata laksana, pengawasan, kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

“Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa sangat diperlukan. Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya. Peruntukannya jelas, dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi serta peningkatan sumber daya manusia,” imbuhnya.

Digelar dua hari, para peserta mendapatkan berbagai pembekalan tentang korupsi, dampak, hingga upaya pencegahannya. Di antaranya, bagaimana cara pelaporan kasus dugaan korupsi ke KPK.

Bimtek tersebut menghadirkan narasumber dari tim KPK, Kemendes PDTT, Konsultan Penyusun Desa Anti Korupsi, dan BNN. Sementara peserta yang dihadirkan terdiri atas jajaran perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan perempuan.

Kepala Desa Sukojati, Untung Suripno mengatakan sangat antusias dengan dipilihnya Desa Sukojati sebagai kandidat desa anti korupsi. Menurutnya, dengan bimtek yang digelar KPK saat ini akan memperkuat pelayanan publik di tempatnya.

(Foto: Humas/kab/bwi) 

“Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan desa. Selama lima tahun terakhir kami terus membenahi diri, kami terus upayakan transparansi anggaran ke publik. Lewat banner-banner yang kami pasang di area publik, maupun kami sampaikan secara langsung ke publik,” kata Untung.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku sangat mendukung Desa Sukojati agar bisa menjadi percontohan desa anti korupsi di Indonesia. Pemkab, kata Ipuk, siap memberikan dukungan agar bisa lolos sebagai Desa Anti Korupsi.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak desa, apa yang menjadi arahan KPK akan terus dilengkapi. Harapannya, dengan ada satu desa yang menjadi lolos jadi desa percontohan akan bisa diduplikasi oleh desa lainnya,” kata Ipuk. (Humas/kab/bwi)