Baca Juga :

• Hak Ekonomi Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta Jamin Kebebasan Pers
• Pansus DPRD Banyuwangi Sebut Pembahasan Raperda Trantibum Linmas Capai Progres Signifikan
• Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah Masih Digodok DPRD Banyuwangi
• Raker Pansus DPRD Banyuwangi Soroti Pendirian KDMP hingga Jam Operasional Toko Kelontong
• Diversifikasi Bisnis Media 2027: Media Didorong Kembangkan Bisnis Berbasis Data, Langganan, dan Komunitas

Menurut Haviez, perusahaan dan organisasi perlu memahami potensi risiko sejak awal. AI menjadi salah satu hal yang harus diperhitungkan dalam pengelolaan isu dan krisis komunikasi. Mitigasi diperlukan agar organisasi tidak kebingungan ketika menghadapi persoalan, termasuk yang dipicu oleh penyebaran informasi palsu.

"Dengan adanya mitigasi perusahaan tidak kaget ketika krisis terjadi," jelas Haviez.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi menceritakan kinerja klinik hoaks yang dibentuk Pemprov Jawa Timur untuk menangani salah satu krisis komunikasi, yakni video rekayasa menggunakan AI yang menampilkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, seolah-olah menawarkan sepeda motor seharga Rp500.000 kepada masyarakat.

"Setelah diklarifikasi, klinik hoaks memberikan stempel hoax kabar itu dan langsung dengan cepat menyebarkan kemasyarakat dengan berbagai saluran termasuk media masa," terang Sherlita.

Pengalaman tersebut menjadi pelajaran bahwa tim komunikasi dan prosedur penanganan krisis harus disiapkan sebelum masalah muncul. Tiga jam pertama menjadi waktu penting untuk merespons informasi yang beredar dan mencegah narasi keliru semakin meluas.

Sherlita menyebut Klinik Hoaks yang juga terbentuk di masing-masing pemerintah daerah telah mengklarifikasi 1.104 konten sepanjang Januari hingga September 2026. Konten tersebut antara lain berkaitan dengan penipuan, pemerintahan, politik, dan informasi internasional. Sherlita mengaku cukup terbantu dengan aktivitas media dalam

Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi AMSI, Wenseslaus Manggut, menyoroti persoalan kepercayaan publik di tengah maraknya deepfake. Menurut Wenseslaus, media selama ini berperan sebagai gatekeeper, yakni menyaring informasi sebelum disampaikan kepada masyarakat. Namun, perkembangan teknologi membuat informasi palsu semakin mudah diproduksi dan disebarkan.

Wenseslaus menilai media perlu memperkuat peran sebagai trustkeeper, bukan sekadar penyaring informasi. Artinya, media harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan melalui verifikasi, penggunaan data, dan sumber yang jelas.

"Bahaya deepfake tidak berhenti pada beredarnya video atau suara palsu. Persoalan yang lebih besar muncul ketika masyarakat mulai meragukan lembaga yang selama ini dipercaya menyampaikan kebenaran, termasuk media dan pemerintah," jelas Kak Wens.

Masyarakat bisa terjebak dalam dua keadaan, yakni terlalu mudah percaya sehingga gampang dimanipulasi, atau tidak lagi memercayai informasi apa pun. Kondisi kedua dapat merusak kepercayaan terhadap media dan lembaga pemerintah, sekaligus menyulitkan komunikasi publik.

Karena itu, kecepatan klarifikasi harus diikuti dengan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Data dan sumber yang spesifik menjadi penting untuk memperkuat kredibilitas. Klarifikasi yang terlambat dapat membuat informasi palsu telanjur dipercaya, sedangkan klarifikasi dari sumber yang tidak dipercaya masyarakat juga sulit mengubah keadaan.

Tentang IDMC 2026

Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 diselenggarakan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengusung tema “Media Reborn: Reinventing News Media in the Era of AI & Content Creator” dan berlangsung pada 28–29 Oktober 2026 di Shangri-La Hotel, Surabaya.

IDMC 2026 didukung oleh Pertamina, Astra, BNI, Djarum, Alamtri, PLN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Freeport, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Jago, Bank Mandiri, GoTo, Bank Syariah Indonesia (BSI), Astra Honda Motor, dan INALUM. (*)