Baca Juga :

• Senja di AWT Banyuwangi, Menikmati Kuliner dan Seni dengan Panorama Pegunungan Ijen
• DPU CKPP Banyuwangi Targetkan Pembangunan Jembatan Sungailembu Juni Mendatang
• Pengumuman Kelulusan, Pelajar di Banyuwangi Dilarang Konvoi dan Diimbau Tetap di Rumah
• Pemprov Jatim Deklarasikan Gerakan Bersama Penurunan Kematian Ibu dan Anak di Banyuwangi
• Ringankan Beban 6.500 Pedagang Pasar, Pemkab Banyuwangi Gratiskan Retribusi Sabtu-Minggu

“Ini adalah bagian dari upaya Banyuwangi memperkuat UMKM di desa-desa. Dengan layanan yang hadir langsung di desa, pelaku usaha bisa lebih mudah untuk mengurus legalitas usahanya juga menghemat waktu dan biaya,” kata Bupati Ipuk, Senin (4/5/2026).

Dengan mendapatkan legalitas usaha yang resmi, lanjut Ipuk maka pelaku UMKM menjadi resmi dan terlindungi. Mereka pun akan lebih dipercaya konsumen serta memiliki peluang masuk ke pasar yang lebih luas dan akses permodalan.

“Di tengah tantangan usaha yang semakin berat, program ini bagian dari mempercepat transformasi UMKM dari usaha informal menjadi usaha formal yang berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” imbuh Ipuk.

Program ini biasanya digelar saat kegiatan Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa). Seperti saat Bupati Ipuk menggelar Bunga Desa di Desa Glagah Agung Kecamatan Purwoharjo pada pekan lalu. Ipuk berkesempatan menyerahkan langsung NIB, sertifikat PIRT serta keterangan Halal ke salah satu pelaku UMKM yang mengikuti layanan Si Kedip Wangi.

Sertifikat itu diserahkan kepada Nurkholimah Wahyuningsih, atau Nining, pelaku usaha aneka sambal, bahwa dirinya memang mencari informasi tentang pengurusan legalitas usaha untuk produk sambalnya.

Ia mengaku sangat terbantu dengan program pemkab yang jemput bola ke desa ini, apalagi syaratnya sangat mudah. Hanya berbekal kartu identitas KTP, ia bisa mengurus langsung tiga legalitas usaha sekaligus yakni NIB, PIRT, dan Halal.

“Ternyata sangat mudah dan cepat untuk mengurus legalitas usaha, tidak seperti yang saya bayangkan. Cuma daftar pakai KTP lalu diwawancara tentang produknya, proses produksinya dan beberapa pertanyaan lain. Setelah itu menunggu sebentar langsung jadi suratnya, ” ujar Nining.

Ditambahkan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Nanin Oktavianti sampai dengan saat ini pihaknya telah memfasilitasi ribuan UMKM dalam pengurusan NIB, P-Irt dan Halal.

Sejak 2019 ada 2500 UMKM yang telah mendapatkan sertifikat P-Irt. Sedangkan untuk sertifikat halal sudah sebanyak 22.091 sertifikat yang dikeluarkan.

"Selain keliling ke desa desa, petugas juga siap datang jemput bola ke lokasi UMKM, minimal ada 5 UMKM yang akan mengurus legalitas," ujar Nanin.

“Pendampingan tidak berhenti pada penerbitan legalitas. Kami juga menyiapkan program lanjutan berupa pelatihan, akses pembiayaan, hingga fasilitasi pemasaran,”tambahnya.

Selain itu pihaknya juga menyediakan wadah konsultasi “Pusat Layanan Kemasan” yang telah melayani ratusan UMKM untuk melakukan konsultasi mulai dari desain kemasan hingga cetak

“Pusat Layanan Kemasan sudah membuatkan desain hingga mencetak sampai dengan 43 ribu kemasan dari ratusan UMKM daerah,” pungkasnya. (*)