Persiapan Uji Coba Digitalisasi Bansos, Komisi II DPRD Raker bersama Dinsos PPKB BanyuwangiDPRD Banyuwangi

Persiapan Uji Coba Digitalisasi Bansos, Komisi II DPRD Raker bersama Dinsos PPKB Banyuwangi

Rapat Komisi II DPRD Banyuwangi bersama Dinsos PPKB. (Foto: Istimewa)

KabarBanyuwangi.co.id – Kabupaten Banyuwangi telah resmi ditunjuk sebagai piloting program bantuan sosial (bansos) berbasis digital.

Komisi II DPRD Banyuwangi menggelar rapat kerja bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) setempat untuk membahas kesiapan uji coba program tersebut.

"Kami ingin mengetahui secara pasti kesiapan uji coba digitalisasi bansos, baik dari sisi infrastruktur digital, keterbatasan literasi digital masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat hingga keakurasian data penerima," kata Ketua komisi II, Emy Wahyuni Dwi Lestari, Selasa (9/9/2025).

Baca Juga :

Menurut Emy, digitalisasi bansos menjadi langkah penting dalam memastikan transparansi penyaluran bantuan. "Dalam rapat kita juga menanyakan kesiapan infrastruktur digital maupun literasi digital yang dimiliki warga," ucapnya.

Apabila penerima manfaat tidak memiliki ponsel atau kesulitan akses internet, warga bisa mendaftar melalui tenaga pendamping sosial yang sudah dilatih menggunakan portal atau aplikasi digitalisasi Bansos.

Kepala Dinsos PPKB Banyuwangi, Henik Setyorini menyampaikan, beberapa kementerian terlibat dalam program ini. Termasuk dalam memberikan pelatihan dan pendampingan bagi agen digitalisasi Bansos.

"Mayoritas masyarakat penerima manfaat tidak punya ponsel yang suport, maka nanti teman-teman agen ini yang akan membantu masyarakat yang memang berhak menerima Bansos untuk proses pendaftaran," ucap Henik.

Melalui program digitalisasi Bansos, lanjut Henik, masyarakat bisa mendaftar secara mandiri dengan dukungan verifikasi biometrik yang terkoneksi langsung ke beberapa kementerian seperti ATR/BPN, BPJS Naker, rekening listrik, rekening Bank dan Samsat.

"Sistem ini nanti bisa menolak dan bisa mengakomodasi warga yang memang layak mendapatkan Bansos sehingga tidak ada lagi manipulasi data," terangnya.

Henik menambahkan, seluruh kepala desa dan tokoh masyarakat di Banyuwangi akan diberi penyuluhan sebelum uji coba digitalisasi bansos. "Saat ini kita belum biisa melakukan simulasi karena masih on proses," sambungnya.

Untuk mendukung program tersebut, kata Henik, Banyuwangi telah menyiapkan Inovasi Banyuwangi One ID. Sistem ini dapat mengakses berbagai layanan yang berbasis pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui aplikasi Smart Kampung. (fat)