Baca Juga :

• Satlantas Polresta Banyuwangi Temukan SIM Diduga Palsu Ngurus Melalui Medsos
• Satu Jemaah Haji Asal Banyuwangi Meninggal Usai Salat Subuh di Tanah Suci
• Kian Diminati, Beras Organik Banyuwangi Tersedia di 18.000 Supermarket se-Indonesia
• Saksikan Konser Kolaborasi Etnik Blambangan, Perpaduan Musik Klasik Eropa dan Tradisional Banyuwangi
• Gondol Kotak Amal Masjid di Banyuwangi, Pria Jember Dihajar Massa

Dia menegaskan bahwa kebijakan Tapera sangat membebani dan menjerumuskan masyarakat dalam jurang kesengsaran.

"Hasil kajian kami kebijakan Tapera ini sangat membebani masyarakat. Oleh karenanya kami meminta kebijakan ini dicabut," kata Hadad Alwi.

Alwi juga menilai bahwa regulasi ini masih prematur, sebab belum jelas bagaimana teknis pelaksanaan Tapera tersebut.

"Jadi belum jelas siapa pengelola iuran Tapera, lahan mana yang disediakan dan juga apakah ada jaminan uang ini tidak dikorupsi pemerintah, itu semua masih belum jelas," tegasnya.

Selain aksi, PMII berencana mengajukan hearing kepada DPRD Banyuwangi dan terus mengawal hingga kebijakan tersebut dibtalkan.

"Kami akan ajukan hearing untuk melihat apakah aspirasi kita ditindaklanjuti atau belum. Kami akan lampirkan catatan kritis hasil kajian. Kami akan terus mengawal sampai kebijakan ini dibatalkan," tandasnya.

Mahasiswa PMII juga mendesak DPRD Banyuwangi untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat dan meminta agar kebijakan Tapera dicabut.

Aksi demonstrasi para mahasiswa mendapat respons dari anggota DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila. Politisi Golkar ini menyatakan akan membawa aspirasi para mahasiswa kepada pemerintah pusat.

"Kami memastikan bahwa aspirasi ini akan kami kawal dan kami teruskan ke pemerintah pusat. Kami akan sampaikan kepada DPR pusat melalui DPRD Provinsi," kata Marifatul Kamila.

Dia juga mengapresiasi aksi demonstrasi PMII sebagai bentuk kontrol terhadap kinerja pemerintah. "Pemerintah perlu kontrol, sehingga saya mengapresiasi adek-adek PMII ini," terangnya. (fat)