Baca Juga :

• Cuaca Buruk Bongkar Muat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Terhambat, Kendaraan Antre Berjam-jam
• Pendapatan Sektor Galian C di Banyuwangi Anjlok, JPKP Jatim Sebut Diduga Ada Kebocoran
• Akhir Pekan Ini, Banyuwangi Festival Hadirkan "Sepekan di Agrowisata Tamansuruh"
• Pencocokan dan Penelitian Pilkada 2024 Dimulai dengan Gebyar Coklit Satu Juta Pemilih
• Belasan Baliho Cakada Diduga Tak Berijin Dicopot Paksa Satpol PP Banyuwangi

Sebagaimana diketahui, Desa Pakel, dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) luar biasa, selama ini dirundung konflik sosial. Warga terpecah belah dan tidak dapat menikmati manfaat investasi perkebunan milik swasta.

Konflik ini dipicu oleh multitafsir administrasi terkait surat-surat dari Pemkab Banyuwangi dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi.

Surat dimaksud adalah Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi yang ditujukan kepada Ketua Forsuba, Nomor : 280/600.1.35.10 /II/2018, tertanggal 14 Februari 2018.

"Konflik dipicu multitafsir terhadap administrasi. Mengubah mindset atau membangun pemahaman tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, satu dua tahun. Tapi Alhamdulillah saat ini masyarakat Pakel sudah ada perubahan bagaimana mereka bisa hidup damai sejahtera," terang Mujiono.

Mujiono menegaskan, Pemkab telah memiliki Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) sukses menyelesaikan konflik serupa di desa lain yang berhimpitan dengan perkebunan milik swasta. Seperti di Desa Bayu, Kecamatan Songgon dan Desa Kluncing, Kecamatan Licin.

Tim TPKS menjamin masyarakat di wilayah selingkar Bumi Sari mendapat manfaat dari hadirnya investasi perkebunan tersebut.

"Seperti di Desa Bayu dan Kluncing masyarakat tetap bisa berkebun, bertani dan berternak di lahan Bumi Sari. Perkebunan terbuka untuk bekerjasama," kata Mujiono.

"Termasuk di Desa Pakel kami (Tim TPKS) menjamin masyarakat mendapatkan perlakuan dan manfaat yang sama dari hadirnya perkebunan. Mereka tetap bisa menggarap lahan dan mendapat kesejahteraan dengan catatan harus saling menjaga tidak melakukan perusakan pohon dan penjarahan tanaman kebun," imbuhnya.

Ketua Presidium GPDS, Rohimin mengaku lega gerakan mewujudkan kedamaian di desanya mendapat dengan dukungan Pemkab Banyuwangi.

“Alhamdulillah, kami bersyukur dengan dukungan Pemkab Banyuwangi. Satu yang kami inginkan supaya Desa Pakel bisa kembali damai dan masyarakatnya rukun tidak terpecah belah," terangnya.

Rohimin juga menyadari bahwa konflik sosial di Desa Pakel diperkeruh oleh oknum luar daerah diduga kerap menebar rasa ketakutan dan permusuhan.

“Tapi kami menyadari, sekelompok warga tersebut hanya korban. Mereka saudara kami, tetangga, teman, kerabat kami. Mereka melakukan tindakan-tindakan yang diduga melanggar hukum itu karena mendapat doktrin dan masukan dari oknum luar daerah,” cetus pria yang berdomisili di Dusun Taman Glugo, Desa Pakel ini. (red)