Baca Juga :

• Polisi Tak Izinkan Main Petasan Selama Nataru
• Peduli Korban Erupsi Gunung Semeru, Polresta Banyuwangi Kirim 3 Truk Sembako
• Tabung Gas Bocor, Rumah Warga di Kabat Nyaris Terbakar
• Banjir Rob Landa Kawasan Kuliner Plengsengan Kampung Mandar
• Layanan Rapid Test Antigen Kembali Menjamur, JKPP Jatim Prihatin

Forum tersebut dibentuk saat workshop Program KOTAKU yang digelar secara daring di DPU CKPP Banyuwangi, mulai tanggal 6-7 Desember 2021.

Diisi sejumlah pemateri, diantaranya dari Askot Mandiri Kabupaten Banyuwangi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), DPU CKPP, Pokja PKP, Ass. GIS Banyuwangi, dan beberapa pemateri lainnya. Hadir pula stakeholder yang berkaitan dengan program KOTAKU di Banyuwangi, seperti Dinas PU Pengairan, Dinas Kesehatan, BPN, Perguruan Tinggi, dan lainnya.

Asisten Kota (Askot) Mandiri Kabupaten Banyuwangi, Agung Nugroho menyampaikan target dan juga orientasi dalam program KOTAKU. Dalam waktu dekat pihaknya berencana melakukan sinkronisasi kegiatan, baik yang ada di Dinas Teknis maupun BAPPEDA sebagai penanggung jawab kebijakan di daerah.

"Output yang akan kita capai adalah identifikasi keanggotaan forum PKP di Kabupaten Banyuwangi. Secara SK Pokja kita sudah punya, hanya saja nanti ada turunan dari Pokja PKP itu, bahwa diwajibkan setiap kota/kabupaten membentuk sebuah forum," ujar Agung, Selasa (7/12/2021).

Agung menjelaskan, forum PKP yang dibentuk, tidak hanya organisasi perangkat daerah yang ada di dalamnya, akan tetapi juga menampung aspirasi dari non OPD. Lembaga atau instansi di luar OPD yang ikut bergabung dalam merumuskan sebuah kebijakan tentang perumahan dan permukiman di Kabupaten Banyuwangi.

"Adanya program KOTAKU diharapkan kegiatan padat karya tunai tahun anggaran 2021, dapat memberikan tambahan pendapatan sekaligus mendorong ekonomi masyarakat, terutama di lokasi yang terintervensi program ini," terangnya.

Ada empat tujuan yang akan dicapai KOTAKU untuk menuju smart living. Diantaranya, perwujudan permukiman layak huni, penerapan bangunan gedung hijau, pembangunan permukiman tahan bencana, serta penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan.

"Kita di program KOTAKU ada tiga unsur. Dimana target 0-100 masih relevan sampai dengan saat ini, kita akan mencukupi 100 persen kebutuhan air minum, 0 persen kumuh tertangani, dan 100 persen sanitasi layak bisa kita terapkan di masyarakat," katanya.

Untuk mencapai tiga unsur tersebut, pihaknya menerapkan tiga pola penanganan kumuh sampai dengan tahun 2024. Masing-masing pola pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali.

"Selama ini yang kita lakukan masih di skala lingkungan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, karena kita belum memiliki program skala kawasan, ini nanti kementerian PU sendiri yang akan menentukan," imbuhnya.

Dia menyebut, sementara untuk lokasi program KOTAKU di Kabupaten Banyuwangi tersebar di lima kecamatan dengan total dampingan 45 desa/kelurahan. Diantaranya Kecamatan Banyuwangi, Giri, Muncar, Genteng, dan Kalibaru.

"Aspek dalam mencapai kota tanpa kumuh, disitu ada penyediaan perumahan, lahan, dan juga infrastruktur dasar menjadi fokus penanganan kumuh program oksisting saat ini. Mulai dari jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan dan perlindungan kebakaran," urainya.

Hasil yang diharapkan dari program KOTAKU ini adalah smart city atau kota cerdas. "Terjadinya pengurangan kumuh, dari pengurangan kumuh akan terbawah secara hirarkinya adalah permukiman layak huni, sehingga ketika kondisi kawasan itu sudah menjadi layak huni maka akan sangat mudah ditingkatkan menjadi sebuah permukiman yang cerdas, dan nantinya ending dari semuanya ini adalah smart city," pungkasnya. (fat)