Baca Juga :

• Buka Kejurkab Pencak Silat Antar Pelajar, Bupati Ipuk Dorong Lahirnya Atlet Unggulan Banyuwangi
• Dari Masa ke Masa, Kompetisi Tari Gandrung Banyuwangi Diikuti Ribuan Peserta dari Jawa - Bali
• Tetap Jadi Pilihan Liburan, Destinasi Wisata Banyuwangi Dipadati Wisatawan Selama Nataru
• Okupansi Hotel di Banyuwangi saat Libur Nataru Tunjukkan Tren Positif
• Banyuwangi Larang Pesta Kembang Api, Perbanyak Doa Bersama saat Malam Tahun Baru

“Hari ini saya sangat bahagia, anak-anak saya juga. Terima kasih Emakku Bupati Ipuk,” ujar Mislatin, dengan mata berkaca-kaca.

Mislatin yang kini berusia 57 tahun merupakan tenaga administrasi di Puskesmas Singotrunan yang telah mengabdikan diri lebih dari 28 tahun.

Wanita yang akrab disapa Mbok Rehana ini tak kuasa menahan tangis haru usai menerima SK pengangkatan yang selama ini dinantikan.

Hal serupa disampaikan Nandang Prihatining Tyas (32), bidan Tenaga Latihan Kerja (TLK) di Puskesmas Sarongan, Kecamatan Pesanggaran. Dia mengaku bersyukur akhirnya mendapat kepastian status setelah bertahun-tahun mengabdi di wilayah pelosok ujung selatan Banyuwangi.

Bupati Ipuk mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada tenaga honorer yang telah bertahun-tahun mengabdi dan berkontribusi besar dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Banyuwangi.

"Pemkab telah memutuskan honorer yang tersisa sebanyak 4.888 orang kita angkat menjadi PPPK Paruh Waktu. Ini merupakan bentuk kepastian kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Selamat kepada bapak dan ibu semua,” ujar Ipuk di hadapan ribuan PPPK Paruh Waktu yang baru saja terima SK.

Dari total 4.888 PPPK Paruh Waktu yang diangkat, terdiri atas 1.539 tenaga guru, 259 tenaga kesehatan, serta 3.090 tenaga teknis dan administrasi yang tersebar di berbagai perangkat daerah.

Bupati Ipuk menjelaskan, saat ini total ASN di Kabupaten Banyuwangi mencapai 15. 411 orang, terdiri dari 6.218 PNS, 4.305 PPPK dan 4.888 PPPK Paruh Waktu.

Meski menghadapi tantangan fiskal pada 2026, di mana dana transfer pusat ke daerah dipangkas hingga Rp 665 miliar, Ipuk menegaskan Pemkab Banyuwangi tetap memprioritaskan pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

“Pembangunan tidak boleh meninggalkan satu pun manusianya, termasuk para PPPK,” ujarnya.

Ia menambahkan, mulai 1 Januari 2026, para PPPK Paruh Waktu akan menerima penghasilan bulanan tetap dengan besaran yang jelas, setelah sebelumnya banyak honorer hanya menerima honor sukarela tanpa kepastian. “Semoga ini membawa berkah bagi Bapak Ibu sekalian dan keluarga,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ipuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Layanan Tabungan dan Asuransi Pensiun (TASPEN) Jember sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk menjamin perlindungan sosial dan jaminan hari tua bagi PPPK.

“Kami ingin Bapak Ibu bekerja dengan tenang, mengabdi dengan rasa aman, dan menatap masa depan dengan harapan,” ungkap Ipuk. (*)