oleh

Teluk Pangpang Tegaldlimo Ditetapkan Sebagai Kawasan Ekosistem Esensial

KabarBanyuwangi.co.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (ARUPA) bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur, dengan dukungan, United States Agency for International Development (USAID), dan Bangun Indonesia untuk Jaga Alam & Keberlanjutan (BIJAK) menggelar sosialisasi kawasan ekositem esensial.

Kegiatan yang dihadiri BKSDA, Balai Taman Nasional Alas Purwo, instansi terkait, dan kelompok masyarakat, kelompok nelayan, kelompok sadar wisata, serta pemerintahan Desa/Kecamatan Tegaldlimo itu digelar di Hotel Aston Banyuwangi, Rabu (9/9/2020).

Direktur Arupa Edi Suprapto mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk mensosialisasikan hasil kajian yang berkaitan dengan rencana pembentukan forum pengelola kawasan ekosistem esensial Teluk Pangpang.

Hasil kajian yang sudah dilakukan, menurut Edi, kawasan Teluk Pangpang memiliki hutan mangrove yang bagus serta keberadaan habitat burung yang dilindungi, juga sebagai tempat singgah burung yang melakukan migran dari Australia di bulan-bulan tertentu.

“Ini yang menjadikan dasar diterbitkannya SK Gubernur Jatim tentang penetapan kawasan ekosisten esensial yang mempunyai fungsi sebagaimana fungsi kawasan konservasi. Salah satunya di kawasan Teluk Pangpang. Ini adalah kawasan yang ditujukan untuk pelestarian keaneka ragaman hayati, tetapi berada di luar kawasan konserfasi yang selama ini kita kenal,” ujar Edi.

Keberadaan habitat burung yang dilindungi singgah di kawasan Teluk Pampang di bulan-bulan tertentu. (Foto: istimewa)
Keberadaan habitat burung yang dilindungi singgah di kawasan Teluk Pampang di bulan-bulan tertentu. (Foto: istimewa)

Di kawasan seluas 1.600 hektar itu tentunya banyak pihak yang berada di dalamnya. Baik sebagai pemangku wilayah maupun pihak-pihak yang berkepentingan memanfaatkan sumberdaya Teluk Pangpang. Semuanya akan dilibatkan.

Sehingga, menurut Edi, perlu dibentuk suatu forum untuk mengkomunikasikan berbagi kepentingan dari pihak-pihak tersebut.

“Sehingga, lokakarya yang kita lakukan hari ini dalam rangka memetakan siapa saja yang terlibat, apa kepentingan dan kewenangannya, dan kontribusi apa yang bisa mereka berikan untuk kelestarian ekosistem Teluk Pangpang,” tambah Edi

Kepala Seksi Perencanaan, Perlindungan, dan Pengawetan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Nur Rohman menyampaikan, kawasan ekosistem esensial ini merupakan turunan dari UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di UU Nomor 5 bahwa konservasi itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sementara di UU Nomor 23, untuk konservasi di luar kawasan konservasi itu menjadi kewenangan pemerintah daerah.

“Dengan adanya dasar tersebut, maka pemerintah menginisiasi untuk pengelolaan kawasan bernilai penting di luar kawasan konservasi itu dalam bentuk kawasan ekosistem esensial,” jelas Nur Rohman.

Warga mencari biota laut di kawasan Teluk Pampang. (Foto: istimewa)
Warga mencari biota laut seperti kerang dan kepiting di kawasan Teluk Pampang. (Foto: istimewa)

Sementara konsepnya, kata Nur Rohman, adalah bagaimana sebuah kawasan bernilai penting itu dikelola dengan prinsip-prinsip konservasi. Ada prinsip perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan.

Dengan harapan, Teluk Pangpang yang memiliki mangrove dan habitat burung di kawasan tersebut tetap terjaga. Masyarakat di sekitar kawasan tersebut juga diharapkan tetap berdaya secara ekonomi. Untuk mengelola kawasan ekosistem esensial itu tentu melibatkan banyak pihak.

Sejauh ini, Nur Rohman menambahkan, sudah ada 4 kawasan ekosistem esensial  di Jawa Timur. Diantaranya, Teluk Pangpang di Banyuwangi, Pantai Taman Kili-Kili di Trenggalek, Ujung Pangkah di Gresik, dan Pulau Masakambing di Sumenep.

“Kawasan ekosistem esensial itu telah ditetapkan sekitar bulan Juli 2020 lalu,” pungkasnya. (fat)

_blank