1
(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani memaparkan sejumlah program daerah terkait perlindungan serta pemberdayaan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan keluarganya di masa pandemi Covid-19 di hadapan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Ketua Pusat Kajian Migrasi Migrant Care Anis Hidayah.
Forum diskusi virtual itu digelar oleh salah satu media nasional, belum lama ini. Acara ini adalah rangkaian dari diskusi 50 tokoh perempuan Indonesia yang dinilai berpengaruh dalam menghadapi pandemi. Ketiga tokoh perempuan tersebut berdiskusi peran masing-masing terkait perlindungan-pemberdayaan PMI serta keluarganya.
Dalam
kesempatan tersebut, Menlu Retno menjelaskan berbagai upaya menjalankan politik
diplomasi di masa pandemi. Mulai lobi ke berbagai pihak untuk mendatangkan
vaksin Covid-19 hingga evakuasi 243 WNI di Wuhan, China, pada awal Februari
2020.
Sementara
Ipuk, dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah, memaparkan, Pemkab Banyuwangi
terus berupaya memberikan dukungan untuk perlindungan serta pemberdayaan PMI
dan keluarganya.
"Kami
juga baru saja berdiskusi dengan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BPMI) dan koordinator BP2MI Banyuwangi terkait upaya-upaya
perlindungan apa yang bisa dikolaborasikan, terutama untuk mencegah pekerja
ilegal,” kata Ipuk.
Ipuk
lalu memaparkan dukungan program perlindungan bagi pekerja di luar negeri,
misalnya pada tahun lalu, Pemkab Banyuwangi mengirim puluhan ribu masker untuk
pekerja migran di Hongkong saat masker langka di sana.
Sementara
untuk pemberdayaan keluarga PMI di Banyuwangi maupun purna migran, pemkab telah
menjalankan sejumlah skema. Dari sisi ekonomi, disiapkan program bantuan untuk
meningkatkan usaha mereka. Ada bantuan alat usaha produktif, program Warung
Naik Kelas, maupun memfasilitasi sertifikasi usaha bagi UMKM milik keluarga dan
purna migran.
"Bantuan
tersebut untuk memperkuat bantalan ekonomi para keluarga dan eks pekerja
migran. Harapan kami, pekerja migran di luar negeri yang terdampak pandemi
secara ekonomi bisa agak anteng memikirkan keluarganya yang di
Banyuwangi," ujarnya.
Ipuk
juga membeberkan Gerakan Hari Belanja ke Pasar dan UMKM yang telah digelar
sejak April 2021. Pada Mei 2021, sasaran UMKM akan difokuskan pada kelompok
usaha milik purna migran dan keluarga pekerja migran.
“Kita
gerakkan orang untuk menyerbu UMKM-UMKM milik purna migran dan keluarga pekerja
migran,” jelas Ipuk yang baru dilantik pada 26 Februari tersebut.
Selain
itu, dari sisi pendidikan akan dilakukan pendampingan kepada anak dari pekerja
migran. “Nama programnya Melati, Mengajar dan Melatih dengan Hati. Sekarang
sedang difinalisasi dinas terkait. Ini kebijakan afirmasi untuk pendampingan
pendidikan anak dari pekerja migran,” ujar bupati perempuan tersebut.
Ipuk
juga memaparkan adanya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi pekerja migran di
Mal Pelayanan Publik. LTSA ini akan mengurangi mata rantai pengurusan
birokrasi, mempermudah proses migrasi. Baik negara maupun calon buruh migran
bisa saling langsung kroscek dokumen yang dibutuhkan.
Dalam
kesempatan itu, Bupati Ipuk berterima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi,
dan berbagai kelompok masyarakat sipil yang terus mendorong
perlindungan-pemberdayaan keluarga besar pekerja migran.
“Ibu Menlu, terima kasih atas dukungannya. Juga untuk Migrant Care yang banyak mendampingi pekerja migran asal Banyuwangi,” ujarnya. (Humas/kab/bwi)
