1
Rapat Komisi I DPRD bersama Bappeda Banyuwangi. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id – DPRD Banyuwangi mendesak pemerintah daerah untuk segera merevisi Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Revisi tersebut diminta agar menyesuaikan dengan arah kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila
mengungkapkan bahwa dokumen Ranwal RPJMD Banyuwangi Tahun 2025-2029 disusun
sebelum terbitnya Inpres tersebut.
Ia berpandangan, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh
agar seluruh program dan target pembangunan lima tahun ke depan dapat berjalan
secara realistis dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
"Seluruh dokumen Ranwal RPJMD harus diperbaiki dan
disesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran," kata Marifatul Kamila
usai rapat kerja dua kali berturut-turut bersama Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda).
Dalam Ranwal RPJMD Banyuwangi 2025-2029, kata Marifatul
Kamila, masih banyak program maupun target indikator kinerja yang dicantumkan
tidak sepadan dengan ketersediaan anggaran dan berpotensi rancu.
Menurut Marifatul Kamila, ketersediaan anggaran merupakan
salah satu kunci keberhasilan agar program dapat berjalan lancar dan sesuai
target.
"Masih banyak program tidak sepadan dengan
ketersediaan anggaran ditengah kebijakan efisiensi anggaran sehingga secala
keseluruhan perlu direvisi," ungkap politisi Partai Golkar, Selasa
(8/4/2025).
Selain itu, Ranwal RPJMD juga harus selaras dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banyuwangi tahun 2025-2045
serta memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJM Nasional.
"Kita sudah punya RPJPD untuk 20 tahun kedepan, maka
RPJMD juga harus selaras dengan dengan RPJPD yang telah terbagi untuk lima
tahunan itu," jelasnya.
Komisi I juga fokus mencermati visi misi Bupati dan Wakil
Bupati Banyuwangi yang tercantum dalam dokumen Ranwal RPJMD, khususnya pada
program peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Ini penting karena berdampak langsung terhadap
pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan dan pengurangan angka
pengangguran terbuka di Banyuwangi," pungkasnya. (fat)
