Bupati Banyuwangi Bersiap Isi Kekosongan Jabatan Kepala OPDPemkab Banyuwangi


Bupati Banyuwangi Bersiap Isi Kekosongan Jabatan Kepala OPD

Keterangan Gambar : Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas. (Foto : Fattahur/Doc)

KabarBanyuwangi.co.id - Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwar Anas bersiap melakukan pengisian jabatan eselon II atau setingkat kepala dinas.

Hal itu dilakukan lantaran masih banyaknya posisi kepala dinas kosong di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Jabatan kepala dinas yang kosong itu diantaranya, DPU Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, DPU Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan, Dinas Sosial,Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Perikanan, Satauan Polisi Pamong Praja dan Sekretaris DPRD setempat.

Baca Juga :

Selain itu kekosongan juga terjadi pada pejabat eselon III dan eselon IV atau  setingkat Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian di beberapa organisasi perangkat daerah. Dan untuk mengisi kekosongan tersebut Pemkab Banyuwangi menunjuk pejabat pelaksana tugas atau Plt.

Bupati Ipuk menargetkan pada bulan Oktober mendatang sudah ada nama-nama yang akan mengisi jabatan eselon II di sejumlah OPD. 

“Kami butuh tim yang mau bekerja bukan hanya sekedar menerima jabatan atau posisi, tapi orang yang benar-benar mau bekerja. Target insyaallah bulan depan sudah ada nama-nama yang akan mengisi jabatan di beberapa OPD," kata Ipuk saat diwawancarai awak media, Jum'at (3/9/2021).

Untuk tahapan pengisian kekosongan jabatan tersebut, Pemkab Banyuwangi akan menerapkan mekanisme lelang atau seleksi jabatan untuk pimpinan tinggi pratama.

Ipuk memastikan pihaknya tidak akan melakukan transaksi jabatan untuk mengisi kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama di sejumlah OPD.

"Kami pastikan kepada seluruh ASN bahwa tidak ada lagi yang namanya membeli jabatan, saya masih akan melakukan rapat dengan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan), karena hal ini untuk memilih orang yang mau bekerja bukan yang mau bayar," tegasnya.

Menurutnya, tidak mudah menempatkan orang untuk sebuah jabatan di perangkat daerah, dibutuhkan seleksi ketat. Sebab Pemkab Banyuwangi menginginkan sosok yang benar-benar bekerja dan berorientasi pada target capaian kinerja yang telah ditetapkan demi pembangunan Banyuwangi.

“Penataan jabatan di OPD ini tidak mudah, sulit. Apalagi disatu sisi ASN kita banyak yang pensiun, sehingga tidak mudah mencari orang yang tepat di posisi yang tepat pula," tandasnya. (fat)