(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id, MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi seiring dengan berbagai inovasi dan pembenahan yang terus dilakukan secara bertahap di daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut.
Dalam upacara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) yang diikuti kepala daerah se-Indonesia, Banyuwangi ditetapkan sebagai peringkat pertama kinerja pemerintah daerah untuk kategori kabupaten.
Penghargaan diserahkan langsung
oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian kepada Bupati
Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Kota Makassar, Sabtu (29/4/2023).
Banyuwangi meraih nilai tertinggi
dengan 4,083 poin berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(EPPD) tahun 2022, mengalahkan pemkab se-Indonesia.
Penilaian dilakukan dari ratusan
indikator, termasuk evaluasi dampak kinerja yang langsung dirasakan publik,
seperti upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita
masyarakat.
Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani mengatakan, kinerja tersebut semakin memacu seluruh jajaran untuk
memajukan daerah.
“Sebagaimana arahan Pak Menteri
Dalam Negeri, penghargaan ini bukan sekadar prestasi. Tapi, lebih kepada
memotivasi semua yang ada di Banyuwangi untuk bekerja lebih keras lagi,” ungkap
Ipuk.
Untuk meningkatkan kualitas
otonomi daerah sendiri, lanjut Ipuk, Banyuwangi berfokus pada penuntasan urusan
pemerintahan wajib yang didelegasikan kepada daerah. Baik yang berkaitan dengan
pelayanan dasar maupun yang tidak.
“Saat ini, kita sedang berfokus
pada perbaikan infrastruktur jalan setelah sekitar dua tahun belum optimal
tergarap akibat refocusing anggaran Covid-19. Kita targetkan tahun ini dapat
memperbaiki dan membangun jalan sepanjang 550 KM,” paparnya.
Di tengah banyak tantangan dan
keterbatasan, imbuh Ipuk, Banyuwangi terus berupaya melakukan berbagai upaya
pembenahan. Misalnya, untuk kemiskinan, berdasarkan data BPS, kenaikan
kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen,
merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim.
Per 2022, angka kemiskinan
Banyuwangi 7,5 persen; ini merupakan yang terendah dalam sejarah Banyuwangi
sejak Indonesia merdeka.
“Stunting juga terus kita
turunkan. Saat ini berdasarkan bulan timbang, prevalensi stunting Banyuwangi
3,95 persen. Kita terus turunkan. Di antaranya lewat pemberian makanan bergizi
gratis tiap hari kepada hampir 1.300 balita stunting dan ibu hamil berisioo
tinggi,” jelas Ipuk.
Sementara itu, dalam
keterangannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemberian
penghargaan tersebut untuk memotivasi penerapan otonomi daerah. “Semoga ini
akan dapat memotivasi semangat kita untuk terus melaksanakan tugas sesuai
dengan tujuan otonomi daerah,” ungkapnya.
Mantan Kapolri tersebut juga
mengingatkan bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah masih belum sempurna. Namun, hal
tersebut harus terus diikhtiarkan mencapai hasil terbaik.
“Sejak dimulai pada 1999, Otonomi
Daerah ini telah berhasil melakukan sejumlah desentralisasi yang kemudian
melahirkan mutiara terpendam para pemimpin bangsa. Sebut saja Bapak Jokowi,
yang dari walikota, gubernur dan presiden,” terang Tito.
Seiring perkembangan waktu, Tito juga berharap, penerapan Otda ini dapat mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Sehingga pelaksanaan Otda bisa berjalan dengan lancar. (humas/kab/bwi)