Keterangan Gambar : Ketua Gabungan Komisi III dan IV, Anom Bashori. (Foto: Istimewa)

KabarBanyuwangi.co.id - DPRD Banyuwangi matangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Regulasi tersebut mulai digodok beberapa waktu lalu oleh Komisi III dan IV bersama eksekutif di gedung dewan setempat.

Menurut Ketua Gabungan Komisi III dan IV, Anom Bashori, Banyuwangi belum punya regulasi yang spesifik melindungi nelayan.

Baca Juga :

• Dosen Uniba Dorong Kesejahteraan Petani Lewat Inovasi Pemanfaatan Sisa Penggilingan Padi
• Menko Airlangga Serahkan Penghargaan TPID Terbaik Jawa-Bali ke Bupati Ipuk
• Warung dan Kios di Muncar Ludes Terbakar, Warga Panik
• Lion Air Group Buka Lowongan Awak Kabin, 1000 Orang Serbu Banyuwangi
• Dinsos Data Ulang Warga Jambewangi yang Tak Kebagian BLT BBM

"Sesuai amanah Undang-Undang, kita rancang regulasi daerah yang dapat melindungi dan memberdayakan nelayan," ujar Anom, Kamis (15/9/2022).

Pembentukan Raperda inisiatif dewan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan.

Perahu nelayan parkir di sekitaran pantai Boom Banyuwangi. (Foto: Fattahur/Dok)

Kemudian peningkatan sumber daya kelautan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju dan modern, berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan.

“Dalam Raperda ini, nelayan kecil juga mendapat perlindungan dari resiko bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran serta diberikan jaminan keamanan, keselatan, serta bantuan hukum," tambahnya.

Politisi PDI-Perjuangan asal Kecamatan Muncar ini menjelaskan, Raperda tersebut diperuntukkan untuk nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh beserta keluarganya berdomisili di Banyuwangi.

“Pembahasan Raperda ini masih pada tahap memperbaiki konsideran. Karena masih tahap awal, kedepan akan ada pembahasan lanjutan. Dan kita perlu masukan, pendapat dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Raperda,” pungkasnya.

Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Alief Rahman Kartiono. (Foto: Fattahur/Dok)

Sementara Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Alief Rahman Kartiono menyampaikan Raperda yang tengah digodok dengan dewan itu mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.

Dalam UU tersebut, kata Alief, tak hanya mengatur soal perlindungan dan pemberdayaan nelayan saja. Tapi juga menyangkut pembudidaya ikan serta petambak garam.

"Karena masih tahap awal, kami berharap item pembudidaya ikan serta petambak garam juga diatur dalam Raperda yang sedang dibahas," kata Alief. (fat)