Ketua Gabungan Komisi III dan IV, Anom Bashori. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id - DPRD Banyuwangi matangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
Regulasi tersebut mulai digodok beberapa waktu lalu oleh Komisi III dan IV bersama eksekutif di gedung dewan setempat.
Menurut Ketua Gabungan Komisi III dan IV, Anom Bashori,
Banyuwangi belum punya regulasi yang spesifik melindungi nelayan.
"Sesuai amanah Undang-Undang, kita rancang regulasi
daerah yang dapat melindungi dan memberdayakan nelayan," ujar Anom, Kamis
(15/9/2022).
Pembentukan Raperda inisiatif dewan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan.
Perahu nelayan parkir di sekitaran
pantai Boom Banyuwangi. (Foto: Fattahur/Dok)
Kemudian peningkatan sumber daya kelautan dalam menjalankan
usaha yang mandiri, produktif, maju dan modern, berkelanjutan serta
mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan.
“Dalam Raperda ini, nelayan kecil juga mendapat
perlindungan dari resiko bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran serta
diberikan jaminan keamanan, keselatan, serta bantuan hukum," tambahnya.
Politisi PDI-Perjuangan asal Kecamatan Muncar ini
menjelaskan, Raperda tersebut diperuntukkan untuk nelayan kecil, nelayan
tradisional, dan nelayan buruh beserta keluarganya berdomisili di Banyuwangi.
“Pembahasan Raperda ini masih pada tahap memperbaiki konsideran. Karena masih tahap awal, kedepan akan ada pembahasan lanjutan. Dan kita perlu masukan, pendapat dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Raperda,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Alief Rahman
Kartiono. (Foto: Fattahur/Dok)
Sementara Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Alief Rahman
Kartiono menyampaikan Raperda yang tengah digodok dengan dewan itu mengacu pada
UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya
Ikan, dan Petambak Garam.
Dalam UU tersebut, kata Alief, tak hanya mengatur soal
perlindungan dan pemberdayaan nelayan saja. Tapi juga menyangkut pembudidaya
ikan serta petambak garam.
"Karena masih tahap awal, kami berharap item
pembudidaya ikan serta petambak garam juga diatur dalam Raperda yang sedang
dibahas," kata Alief. (fat)