Baca Juga :

• SPPG di Kalipuro Banyuwangi Ditutup Imbas Ratusan Siswa Tiga Sekolah Keracunan MBG
• Banyuwangi dan Situbondo Raih Penghargaan BI Jember Awards 2025 Sebagai Mitra Strategis Terbaik
• Kementerian Ekonomi Kreatif RI Gelar Pelatihan Bisnis Digital Di Banyuwangi
• Bea Cukai Banyuwangi Sita 898 Ribu Batang Rokok Ilegal Sepanjang 2025
• Momen Sumpah Pemuda, Bupati Ipuk Komitmen Perluas Ruang Kreativitas bagi Pemuda Banyuwangi

Ia menjelaskan, sistem perizinan bangunan kini telah berubah dari IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menjadi PBG.

Berbeda dengan sistem lama, PBG tidak hanya menyoroti izin mendirikan, tetapi juga menekankan aspek keamanan, kelayakan fungsi, dan kesesuaian tata ruang.

“Pemerintah memastikan bahwa setiap bangunan wajib memiliki SLF sebelum digunakan. Jadi bukan sekadar berdiri, tapi benar-benar aman secara struktur dan sesuai peruntukan,” tegasnya.

Plt. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU CKPP Banyuwangi Meylia Maharani mengatakan, sosialisasi ini merupakan tahap awal dari rangkaian pendampingan bagi seluruh pondok pesantren di Banyuwangi.

“Berdasarkan data Kemenag, terdapat sekitar 300 pesantren di Banyuwangi. Pada tahap pertama ini, kami mengundang sekitar 30 persen yang memiliki jumlah santri terbesar. Kegiatan serupa akan dilaksanakan bertahap agar semua pesantren mendapat pemahaman yang sama,” jelas Meylia.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapat pemaparan teknis perencanaan struktur bangunan, analisis dampak lingkungan, serta pemenuhan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Selain materi, disediakan pula desk konsultasi bagi pengelola pesantren yang ingin mengetahui langsung terkait kondisi dan status legalitas bangunannya.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh bangunan pesantren di Banyuwangi nantinya dapat dinyatakan layak fungsi, aman, dan nyaman bagi para santri,” pungkasnya. (fat)