Komisi IV DPRD Banyuwangi Tinjau Pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat di Kompleks BPVP MuncarDPRD Banyuwangi

Komisi IV DPRD Banyuwangi Tinjau Pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat di Kompleks BPVP Muncar

Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi meninjau pelaksanaan MPLS di Sekolah Rakyat. (Foto: Istimewa)

KabarBanyuwangi.co.id – Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo menegaskan bahwa kualitas layanan pendidikan dan kelengkapan fasilitas menjadi kunci kenyamanan bagi para siswa di Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan Patemo saat meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 di Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kecamatan Muncar, Rabu (8/10/2025).

"Kualitas layanan pendidikan dan kelengkapan fasilitas menjadi kunci kenyamanan bagi peserta didik. Sekolah ini berkonsep asrama, maka kebutuhan siswa harus terpenuhi secara menyeluruh," ujar Patemo di sela peninjauan bersama anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi.

Baca Juga :

Total sebanyak 73 peserta didik yang mengikuti MPLS di sekolah tersebut, terdiri dari 50 murid SD dan 23 siswa jenjang SMA dengan 19 tenaga guru.

Peserta didik di Sekolah Rakyat ini berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka menjalani sekolah asrama. Berbagai fasilitas diperoleh siswa secara gratis.

"Fasilitas belajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 Muncar ini sudah lengkap, terdiri atas empat ruang kelas, ruang guru, laboratorium komputer dan IPA, kantin, ruang makan, dapur serta ruang pendukung lainnya," ucapnya.

Menurut Patemo, dengan fasilitas memadai, guru yang sejahtera, dan dukungan pemerintah pusat serta daerah, Sekolah Rakyat diyakini mampu menjadi solusi nyata dalam pemerataan akses pendidikan sekaligus pengentasan kemiskinan.

"Dengan kerjasama lintas sektor, kami berharap Sekolah Rakyat bisa benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu seluruh elemen harus mendukung penuh keberlanjutan dan pengembangan program ini," kata dia.

Patemo mengungkapkan, penggunaan fasilitas BPVP Muncar maupun Balai Diklat PNS Licin untuk Sekolah Rakyat bersifat sementara paling lama dua tahun.

Pemkab Banyuwangi berencana menyerahlan aset daerah berupa lahan untuk dijadikan lokasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat.

"Rencananya lokasi pembangunan gedung sekolah rakyat berada di lokasi bekas PDAU," ungkapnya. (fat)