Baca Juga :

• Kepergok Curi Rokok di Warung, Dua Remaja Asal Jember Nyaris Dimassa
• Residivis Tertangkap Basah Bobol Kotak Amal Masjid
• Remaja Diduga Pengedar Pil Trex di Singojuruh Diringkus Polisi
• Judi Sabung Ayam di Mangir Digerebek, Pelaku Kabur
• Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Bisa Urus Badan Hukum Perseroan Perorangan

Berdasarkan penuturan Sugiarto, dugaan korupsi yang dilaporkan terkait penebangan pohon di tanah kas desa dilakukan pada tahun 2019 dan 2020.

Ada sekitar 91 pohon yang diduga ditebang oleh oknum pejabat desa setempat dan diduga tanpa melalui musyawarah desa dan hasilnya tidak masuk ke APBDes.

"Jadi ada sekitar 91 pohon, kami lampirkan bukti foto-fotonya. Kami para warga siap mengawal untuk ke titik-titik dimana lokasi pohon itu ditebang," katanya.

Berikutnya soal dana desa (DD) yang dianggarkan pada 2021 untuk rencana pembangunan pertamina desa atau Pertades yang menurut Sugiarto hingga kini belum terealisai, masih sebatas proses pengurugan tanah saja.

"Pengurugan itu yang perhitungan kami hanya sekitar 30 juta, sementara dana yang masuk menurut pengakuan kades senilai 150 juta untuk Pertades. Jadi ada dugaan penggelembungan anggaran," katanya.

Ia berharap Kejaksaan Negeri segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang sudah dilayangkan warga. "Harapannya pihak Kejaksaan segera memproses, agar tidak sampai terjadi gejolak di masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu, Plh Kasi Intel Kejaksaan Negeri Banyuwangi Agus Robani membenarkan jika pihaknya telah menerima laporan tersebut. "Laporan sudah kami terima, nanti kita akan pelajari lebih dulu, kita lakukan sesuai prosedur," kata Agus Robani. (fat)