Baca Juga :

• Tingkatkan Kesadaran Masyarakat Hadapi Bencana, Banyuwangi Gelar Simulasi Evakuasi Tsunami
• Usung Ali Makki-Ali Ruchi di Pilkada 2024, Ketua DPC PKB Banyuwangi: Pasangan Ideal
• PKB Resmi Jagokan Ali Makki-Ali Ruchi di Pilkada Banyuwangi 2024
• Dipanggil PCNU Buntut Pesan WhatsApp, Ketua MWC NU Cluring: Saya Selalu Siap
• Dua Minibus Adu Banteng di Tikungan Maut Jalur Gumitir, Satu Terjun Bebas

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani pada Senin (26/8/2024), meninjau langsung pemasangan alat yang terintegrasi dengan sistem di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat.

"Jadi kami berupaya melakukan inovasi agar PAD Banyuwangi bisa meningkat, maka kami pasang Tax Mapper di beberapa wajib pajak. Tujuannya untuk transparansi," jelas Ipuk.

Pemasangan Tax Mapper ini bersifat wajib. Bagi yang tidak, wajib pajak akan terancam mendapatkan sanksi berupa peringatan hingga pencabutan izin usaha.

"Tentu ada sanksinya, tapi pertama kita beri peringatan dulu, kita edukasi, kalau misalkan tidak dijalankan kita sanksi," tegas Ipuk.

Sementara itu, Plt. Kepala Bapenda Banyuwangi Firman Sanyoto mengatakan, inovasi ini memungkinkan pemantauan transaksi secara realtime. Sehingga dapat mencegah kebocoran dan meningkatkan transparansi perolehan pajak daerah.

"Inovasi ini juga sebagai pembanding, untuk mengukur seberapa jauh ketaatan dan kepatuhan dari wajib pajak. Tatkala terjadi selisih pada data pembanding, maka kita bisa langsung melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak," jelasnya.

Pemkab Banyuwangi berencana memperluas penggunaan Tax Mapper ke 100 wajib pajak lainnya dengan skala usaha sedang hingga besar.

"Kita berharap semua wajib pajak yang sudah dilakukan pemasangan aplikasi Sijakawangi dapat taat dan patuh, saya yakin pasti ada kemajuan yang besar dengan alat yang baru ini," imbuhnya.

Firman optimis pendapatan daerah akan tumbuh positif dengan adanya inovasi ini. "Target PAD Banyuwangi tahun ini bertambah menjadi Rp 630 miliar, hingga bulan ini sudah tercapai sekitar 71,66 persen," tandasnya. (fat)