(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) akan membangun kantor SAR di Banyuwangi. Selama ini, Pos Siaga SAR di Ketapang Banyuwangi berada di bawah koordinasi kantor SAR Surabaya.
Sekretaris Utama Basarnas, Dr. Abdul Haris Achadi mengatakan, status pos ini akan ditingkatkan menjadi kantor SAR mandiri dengan dukungan personel dan perlengkapan yang lebih lengkap.
“Sebenarnya, sejak tahun lalu
sudah ada penetapan dari Kementerian PAN-RB. Pos SAR Banyuwangi akan naik
status menjadi kantor SAR,” ujar Haris saat bertemu Wakil Bupati Banyuwangi,
Mujiono, di Banyuwangi, Jumat (18/7/2025).
“Artinya secara struktur, berdiri
sendiri, tidak lagi di bawah Surabaya. Untuk itu, kami segera membangun Kantor
SAR di Banyuwangi,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, Banyuwangi
dipilih karena memiliki risiko tinggi di jalur laut Selat Bali yang menjadi
salah satu jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia.
“Oleh karena itu, kehadiran
kantor SAR di Banyuwangi penting untuk mempercepat respons rescue jika
sewaktu-waktu dibutuhkan dalam situasi darurat,” kata Haris.
Untuk mendukung terwujudnya
kantor SAR ini, Basarnas membutuhkan dukungan dari Pemkab Banyuwangi.
“Perlengkapan kantor SAR tentu
berbeda dari pos. Kita butuh gudang, alat-alat penyelamatan, gedung
administrasi, dan fasilitas latihan,” tambah Jaris..
“Rencananya, dukungan tambahan
juga akan diberikan, termasuk kapal penyelamat sepanjang 40 meter yang saat ini
masih berada di Surabaya,” imbuh Haris.
“Kami berharap tahun ini sudah
bisa terealisasi berkat dukungan pemkab,” imbuhnya lagi.
Wabup Mujiono mengatakan jika
Pemkab akan mendukung pendirian Kantor SAR Banyuwangi. Termasuk penyediaan
lahan untuk lahan kantor SAR.
“Kebetulan kita ada lahan yang
bisa dikembangkan. Lokasinya juga di Ketapang, nanti kita akan kaji bersama
feasibilitynya,” ujarnya.
Wabup mengaku pemkab sangat
mendukung pendirian Kantor SAR Banyuwangi. Ini, kata dia, akan mempercepatan
penanganan resiko bila terjadi kebencanaan.
“Akan segera kita bahas teknis pembangunannya. Nanti akan ada pertemuan lagi lebih teknis,” tutup Mujiono. (humas/kab/bwi)