Baca Juga :

• Lapas Banyuwangi Salurkan Paket Sembako Bantu Warga Terdampak Pandemi
• Lelaki Paruh Baya Hanyut di Sungai Curah Gulung, Ditemukan Tewas
• Dua Pria Digulung Anggota Polsek Tegaldlimo Saat Asik Judi Cap Jiki
• Bupati Ipuk Sampaikan Jawaban PU Fraksi Atas Empat Raperda
• Bupati Ipuk Tegaskan Persoalan Tapal Batas Kawah Ijen Belum Ditetapkan Mendagri

Menurutnya, dengan adanya perpanjangan PPKM serta aturan yang begitu ketat sangat merugikan masyarakat kecil, khususnya para pedagang, sopir angkutan logistik di Banyuwangi.

Seperti halnya Swab gratis yang dilakukan di Pelabuhan Penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi dibatasi hanya di jam tertentu, selebihnya harus membayar. Bahkan pihaknya mengaku sempat mendapati sopir yang dinyatakan positif Covid 19, namun penanganannya justru dinilai kurang serius.

"Bahkan proses validasi pelaksanaannya kurang maksimal. Sebab tak ada perbedaan antara sopir dan masyarakat umum sehingga terjadi penumpukan calon penumpang," tambahnya.

Koordinator GGPB, Darmawan. (Foto: Fattahur)

Tak hanya itu, pemadaman lampu penerangan jalan umum (LPJU) menurutnya juga kurang efektif. Sebab sejumlah sopir mengalami laka tunggal akibat adanya pemadaman lampu selama PPKM.

"Karena itu kita meminta agar ada kelonggaran aturan yang tak mengabaikan prokes. Sehingga kita bisa kembali mengais rejeki di tengah sulitnya kondisi ekonomi saat ini," ungkapnya.

Selain itu, pihaknya berharap ada perhatian khusus kepada para sopir angkutan logistik, pedagang asongan dan tukang pijat yang biasanya mengais rejeki di sekitaran Pelabuhan ASDP Ketapang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Ali Mahrus menyampaikan, pihaknya akan menampung aspirasi mereka untuk selanjutnya dijadikan bahan oleh dewan untuk dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kebijakan.

"Aspirasi dari masyarakat, semuanya kita tampung. Dan nantinya pasti akan kita bahas dengan para pemangku kebijakan," jelasnya. (fat)