1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Penanganan stunting di Banyuwangi dilakukan secara sinergis termasuk melibatkan kader posyandu yang memantau perkembangan tumbuh kembang bayi dan ibu hamil.
Sebagai apresiasi kepada tugas mereka, Pemkab Banyuwangi memberikan premi jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan kepada 11.498 kader posyandu se-Banyuwangi.
Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani usai menyerahkan secara simbolis premi ke sejumlah kader dalam
acara “Rapat Koordinasi Penurunan Stunting” menyampaikan, hal ini adalah bentuk
apresiasi pemerintah terhadap kader pendamping balita dan ibu hamil.
“Ini apresiasi kepada para kader
yang terus dan akan mendampingi para balita dan ibu hamil. Saya harap, para
kader posyandu akan lebih terpacu bersama kami melakukan penanganan agar Banyuwangi
bisa segera zero stunting,” kata Ipuk, Rabu (18/1/2023).
Sebanyak 11.498 kader posyandu
dari 2.310 posyandu di Banyuwangi dilibatkan Pemkab Banyuwangi untuk memantau
tumbuh kembang bayi dan kondisi ibu hamil yang ada di wilayahnya. Mereka
diberikan kewajiban melakukan pemantauan secara intensif khususnya kepada bayi
stunting dan ibu hamil yang memiliki resiko tinggi.
“Tidak hanya kader posyandu, kami
juga dibantu kader dasawisma dalam melakukan pemantauan. Bahkan kader dasa
wisma juga telah terbiasa aktif melakukan pendataan kondisi sosial, ekonomi,
dan kesehatan rumah tangga yang ada di wilayahnya. Mereka yang akan
bertanggungjawab melakukan pendataan secara real time lewat aplikasi Banyuwangi
Tanggap Stuntng,” tambahnya.
“Kita harus bersama, bergandengan
tangan tangani stunting, baik secara preventif maupun penanganan langsung.
Terima kasih kepada kader yang terus kerja membangun Banywuangi di sektor
kesehatan,” imbuhnya.
Pemkab Banyuwangi juga telah
mengalokasikan anggaran Rp 7 miliar untuk percepatan penurunan stunting tahun
2023. Anggaran tersebut dialokasikan ke 25 Kecamatan secara proporsional untuk
intervensi nutrisi ke ibu hamil risiko tinggi (bumil risti) dan bayi di bawah
dua tahun atau baduta.
Dalam pelaksanaannya, di setiap
kecamatan telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai
Camat bersama Kepala Puskesmas, dengan anggota tenaga kesehatan, dan elemen
kader.
Kecamatan bekerjasama dengan
warung atau penjual sayur keliling (mlijoan) untuk menyalurkan makanan
bernutrisi, seperti telor, ikan, ayam, daging kepada bayi dan dan bumil risti.
“Kader posyandu khusus kita
libatkan untuk monev intervensi pemberian makanan tambahan (PMT). Mereka akan
mendampingi dan memastikan PMT yang kita berikan dikonsumsi oleh bumil risti
dan baduta yang rentan mengalami stunting,” terang Ipuk.
Dalam kesempatan itu, Ipuk juga
meminta para camat mengkoordinasikan seluruh stakeholder di wilayahnya untuk
percepatan penanganan stunting. “Selain kader, warung, maupun penjual sayur
keliling, libatkan juga duta sekolah untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.
Ingat, stunting juga bisa disebabkan oleh faktor ini,” jelas Ipuk.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Amir
Hidayat menyebutkan berdasar data dari Dinas Kesehatan Banyuwangi angka
stunting pada tahun 2022 sebanyak 2.704 jiwa. Jumlah tersebut jauh menurun dari
tahun sebelumnya yakni sebanyak 4.371 jiwa.
“Terjadi penurunan secara
signifikan hampir kurang lebih 50 persen,“ sebut Amir.
Dari jumlah 2704 jiwa tersebut
terdapat jumlah sasaran prioritas yakni 1296 jiwa, terdiri dari 792 bayi
stunting di bawah 2 tahun dari keluarga miskin (0-2) stunting. Selain itu
terdapat sekitar 504 bumil risti dari keluarga miskin.
“Setiap hari mereka mendapat alokasi Rp 15 ribu atau Rp 450 ribu sebulan selama setahun untuk menambah asupan nutrisi mereka,” tutup Amir. (humas/kab/bwi)
