(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia, mengunjungi Banyuwangi, Kamis (17/6/2021). Setelah bertemu Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Angkie hadir dalam acara yang bertajuk "Peningkatan Soft Skill Bagi Sahabat Disabilitas" di SMPN 3 Banyuwangi Banyuwangi.
Angkie mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas.
Selama ini, terang Angkie, Presiden
Joko Widodo telah mengamanatkan untuk penguatan regulasi bagi kalangan
disabilitas. Setidaknya telah diterbitkan 7 Peraturan Pemerintah dan 2
Peraturan Presiden sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas.
Aturan-aturan tersebut perlu
ditindaklanjuti secara lebih teknis oleh Pemerintah Daerah masing-masing
berdasarkan kapasitas otonominya. Dalam hal ini, Angkie menilai Banyuwangi telah
menjalankan program-program berkaitan dengan disabilitas dengan cukup baik.
"Saya lihat Bupati Banyuwangi
Ibu Ipuk Fiestiandani telah menjalankan programnya dengan baik dan saya
berharap program Banyuwangi bisa diinklusifkan dengan penyandang disabilitas,"
harapnya lebih lanjut.
Beberapa program Pemkab Banyuwangi
yang diapresiasi Angkie berkaitan dengan inklusifitas terhadap penyandang
disabilitas adalah penguatan ekonomi. "Semoga teman-teman disabilitas
dapat terbantu dengan program-program pemberdayaan ekonomi di tengah pandemi
ini," ujar Angkie.
Selain itu, Angkie juga
mengapresiasi kesigapan Pemkab Banyuwangi dalam memberikan vaksinasi terhadap
kalangan disabilitas.
"Banyuwangi telah melakukan
inovasi yang tak semua daerah lakukan. Melakukan jemput bola vaksinasi terhadap
penyandang disabilitas. Hal ini lebih awal sebelum surat edaran dari Kementrian
Kesehatan keluar untuk penyandang disablitas mendapatkan vaksinasi,"
pujinya.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Sementara itu, Bupati Banyuwangi
Ipuk Fiestiandani menyebut jika penyandang disabilitas merupakan salah satu
prioritas perhatiannya.
"Banyuwangi sendiri telah
memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas.
Dari aturan ini, menjadi komitmen kami untuk mengimplementasikan serta terus
menguatkannya," ungkap Ipuk.
Sebagai salah satu langkah
kongkritnya adalah memberikan layanan yang ramah disabilitas. Berbagai bangunan
perkantoran pemerintah, secara bertahap harus dilengkapi dengan fasilitas bagi
disabilitas.
"Kami juga memberikan layanan
administrasi kependudukan berbasis braille bagi teman netra. Kami juga tak lama
lagi membuka rekrutmen bagi penyandang disabilitas untuk masuk ke Pemkab
Banyuwangi," papar Ipuk.
Angki menambahkan, Banyuwangi
memilki percontohan yang baik untuk sekolah inklusi, “sehingga mudah-mudahan ke
depan bisa menjadi sekolah percontohan yang dibawa di Indonesia,” ucapnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas
Pendidikan Banyuwangi Suratno mengatakan, semua sekolah di Banyuwangi merupakan
sekolah inklusi, dimana para penyandang disabilitas dapat belajar di sekolah
umum.
Ia menyebut terdapat 1840 siswa inklusi mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Di Banyuwangi juga terdapat 250 guru pembimbing yang secara khsusus mendampingi siswa disabilitas. (Humas/kab/bwi)