Baca Juga :

• Bulog Targetkan Serap Gabah Petani Banyuwangi 53.000 Ton, Harga Rp 6.500 per Kilogram
• Lapas Banyuwangi dan Yayasan Gennesa Lanjutkan Kerja Sama Rehabilitasi Sosial Bagi Warga Binaan
• Pemkab Banyuwangi Imbau Karangan Bunga Pelantikan Bupati Diganti Paket Sembako untuk Warga Miskin
• Siap Dilantik Presiden Prabowo, Ipuk-Mujiono Jalani Gladi Bersih di Monas
• Jaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, Kalapas Banyuwangi Kontrol Blok Hunian Tengah Malam

Menindaklanjuti keluhan dari masyarakat, Komisi IV DPRD Banyuwangi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) untuk melihat secara langsung kondisi sungai tercemar di Kecamatan Muncar.

"Sidak dilakukan Senin kemarin setelah kita mendapat keluhan dari masyarakat. Saat kita cek langsung, sungai di Muncar masih dipenuhi sampah rumah tangga dan sedimen yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama saat musim penghujan," kata Patemo, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Rabu (19/2/2025).

"Kami menilai perlu adanya pengerukan sedimen sungai agar kapasitas tampung air tetap terjaga dan banjir dapat dicegah," imbuhnya.

Selain kondisi sungai yang penuh sampah, Komisi IV DPRD Banyuwangi juga menyoroti pencemaran akibat limbah industri pengolahan ikan serta usaha pertambakan.

Akibat pencemaran ini, nelayan Muncar kesulitan mendapatkan ikan dan harus berlayar lebih jauh untuk memperoleh hasil tangkapan maksimal.

"Kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Bahkan, ada yang membuang limbah rumah tangga di sungai. Ini perlu segera diatasi, apakah karena kurangnya tempat pembuangan sampah atau minimnya sosialisasi,” kata dia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Komisi IV DPRD Banyuwangi berencana meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk segera membangun tempat pembuangan sampah (TPS) secara merata di Kecamatan Muncar.

Selain itu juga diperlukan sosialisasi yang masif guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai.

“Dulu, perahu nelayan bisa melintasi sungai ini, tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi karena sedimentasi yang parah. DLH harus bertindak lebih serius untuk mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya,” tegasnya.

Sementara itu, terkait pencemaran akibat limbah industri, dewan mendesak eksekutif untuk kembali merencanakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu di lokasi yang tepat agar tidak menimbulkan penolakan dari warga.

“Warga Muncar sebenarnya sangat berharap adanya IPAL Terpadu karena indeks pencemaran lingkungan di perairan Muncar sudah melebihi ambang batas,” tandasnya. (fat)