Baca Juga :

• Promo Awal Tahun, Staycation di Luminor Hotel Banyuwangi Mulai dari Rp400 Ribu Saja
• Surat Suara Pemilu 2024 Diterima KPU Banyuwangi dengan Pengawasan Ketat Aparat Kepolisian
• Pemotor di Banyuwangi Dilarikan ke RS Usai Tersambar Kereta Api Sritanjung
• Kecelakaan di Banyuwangi Meningkat, 220 Nyawa Melayang Selama 2023
• Tak Kuat Nanjak, Mobil Pikap Mitsubishi L300 Terjun ke Jurang Tewaskan Balita

Dia menganggap peraturan yang telah diberlakukan sejak tahun 2011 tersebut bertentangan dengan regulasi di atasnya, sehingga merugikan dan memberatkan masyarakat.

"Ada 4 petitum yang saya sampaikan dalam permohonan ini. Di antaranya meminta MA untuk menyatakan Pasal 70 ayat 1,2, dan 3 Perda Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat," ucapnya.

Rifai mencontohkan Kabupaten Gresik pada tahun 2014 lalu pernah mengajukan uji materi terkait hal serupa, dan dikabulkan oleh MA.

"Artinya norma ini sebenarnya sudah dinyatakan tidak berlaku sejak 2014. Anehnya di tahun 2017 (di Banyuwangi) justru ada perubahan Perda yang kedua, yang menaikkan harga parkir berlangganan. Untuk roda dua sebesar Rp 35 ribu dan roda empat Rp70 ribu," kata dia.

Rifai menganggap norma yang mengatur tentang retribusi jasa umum itu tidak adil dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

"Karena tidak semua pemilik kendaraan menggunakan fasilitas parkir yang disediakan pemerintah," ungkapnya.

Rifai menjelaskan, permohonan uji materi yang dilayangkan berangkat dari aspirasi dan harapan masyarakat. Bila dikabulkan, maka menurutnya ini akan menjadi hadiah bagi warga Banyuwangi.

"Kami berharap sebelum bulan April sudah ada putusan dari MA," ujarnya. (fat)