oleh

Aktifis Muda Laporkan Oknum ASN Diduga Terlibat Kampanye Pilkada

KabarBanyuwangi.co.id – Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan oleh Aktifis Muda Banyuwangi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi karena diduga terlibat dalam kampanye salah satu Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta dugaan politik uang.

Pelapornya adalah, Ahmad Tohir Wijaya Firdaus yang mengaku sebagai Aktivis Muda Banyuwangi (AMB). Dalam laporanya, ia mengungkapkan, terlapornya adalah salah seorang oknum ASN berseragam Satpol-PP yang bertugas di Kecamatan Genteng.

“Kami menemukan bukti-bukti ada oknum ASN Satpol-PP yang bertugas di Kecamatan Genteng yang terlibat dalam kampanye Pilkada 2020 di Banyuwangi. Dia secara terang-terangan meng-share, memfoto, dan mempublikasikan di media WA dan Android di HP. Beliau terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu,” ungkap Firdaus usai melapor ke Bawaslu Banyuwangi, Selasa (20/10/2020).

Baca Juga: Bawaslu Banyuwangi Dampingi Ikrar Netralitas ASN Se-Kabupaten

Baca Juga: Bawaslu Banyuwangi: Kita Pelototi Sebelas Kerawanan Tahap Pencalonan

Tak hanya itu, kata Firdaus, oknum tersebut diduga memfoto segepok uang dan terlibat pelaksanaan kampanye salah satu paslon, memfoto paslon dan meng-share ke medsos.

“Oleh karena itu, kami meminta Bawaslu untuk menindak dan memproses dugaan pelanggaran dalam kampanye Pilkada Banyuwangi 2020 tersebut, agar netralitas ASN terjaga,” jelasnya.

Hasyim Wahid, Komisioner Bawaslu Banyuwangi. (Foto: fat)
Hasyim Wahid, Komisioner Bawaslu Banyuwangi. (Foto: fat)

Menanggapi hal itu, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid membenarkan telah menerima laporan tersebut pada, Senin (19/10/2020), namun Bawaslu belum meregister.

“Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran, ada waktu dua hari untuk melakukan kajian awal. Untuk menentukan syarat formil, materiilnya sudah lengakap atau belum,” ujar Hasyim.

Baca Juga: Tingkatkan Sinergi, Bawaslu Banyuwangi Rakor dengan Media

Dalam kajian awal yang dilakukan Bawaslu dengan Gakumdu hari ini, Selasa (20/10/2020), untuk menentukan apakah ada unsur pidananya atau tidak. Sementara hasilnya, Bawaslu akan melakukan Pleno terlebih dahulu.

“Setelah itu kita lakukan pleno. Kalau tidak ada unsur pidana, kita tindak lanjut dengan undang-undang yang lain sesuai dengan mekanisme regulasi yang ada,” pungkas mantan reporter televisi swasta nasional tersebut. (fat)

_blank

Kabar Terkait