Baca Juga :

• Terjadi Lagi, Emak-Emak di Banyuwangi Menjadi Korban Investasi Diduga Bodong
• Banyuwangi Bersiap Lakukan Vaksinasi Anak Dijadwalkan Pekan Depan
• Klaim Operasi Sesar BPJS Kesehatan Tembus Rp. 25 Miliar
• Smart Kampung Banyuwangi Kembali Diganjar Penghargaan Pemerintah Pusat
• Tarian Gandrung Banyuwangi Akan Roadshow di Beberapa Daerah di Jatim

Dengan penerapan LIMS tersebut, lanjut Eva, akan memberikan kemudahan bagi pelanggan laboratorium dalam memperoleh hasil pengujian serta menjamin kerahasiaannya. "Standar LIMS ini, masih belum banyak digunakan di Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, masih Banyuwangi yang punya," ujarnya.

Selain itu, imbuh Eva, Banyuwangi juga dinilai memiliki komitmen yang sangat kuat dalam mendorong pengembangan kapasitas laboratorium lingkungan di daerahnya. Diantaranya menerapkan metode pengujian sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)

"Jadi tidak heran jika UPT laboratorium lingkungan daerah di Banyuwangi ini menjadi salah satu yang terbaik di Jawa Timur," ungkap Eva.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang turut menyapa para peserta rakor, sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Ipuk juga berterima kasih karena pemerintah pusat telah memilih Banyuwangi sebagai lokasi Rakor Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan ini.

“Terima kasih telah memilih Banyuwangi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini. Bagi kami, ini merupakan kehormatan sekaligus dukungan untuk mendorong perekonomian Banyuwangi,” kata Ipuk.

Ipuk berharap, kegiatan ini bisa memperkuat sinergi antar daerah, khususnya terkait penanganan isu lingkungan hidup. “Dalam proses pembangunan, terkadang kemajuan daerah beriringan dengan masalah polusi, sampah, dan limbah. Ini yang harus kita upayakan dan bahas bersama bagaimana hal itu bisa tetap terkendali,” kata Ipuk.

Di Banyuwangi, kata Ipuk, berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian lingkungan terus dilakukan. Diantaranya, menggelar berbagai festival bertema lingkungan. Seperti, festival Jeding Rijig (toilet bersih), Kali (sungai) Bersih, Sedekah Oksigen, hingga peragaan busana dari bahan bekas.

“Kami juga membuat kebijakan daerah yang membatasi penggunaan lahan di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya, di sekitar bandara kita jadikan lahan abadi. Kami tidak akan pernah mengeluarkan ijin mendirikan bangunan (IMB) di lahan tersebut. Ini cara kami menjaga kelestarian dan keindahan alam Banyuwangi,” pungkas Ipuk.

Rakor bertujuan untuk mendorong percepatan akreditasi dan registrasi laboratorium lingkungan pada  pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se Indonesia. Diikuti secara luring maupun daring oleh Kepala UPT laboratorium lingkungan daerah, kepala Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan unsur lainnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Eva Betty Sinaga, dari kegiatan ini para pemangku kepentingan bisa saling sharing pengalaman untuk pengembangan laboratorium lingkungan yang dikelola. “Data kualitas lingkungan yang valid sangat dibutuhkan dalam upaya penanganan masalah lingkungan. Maka, peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan tidak bisa diabaikan lagi,” kata Eva.

Lewat kegiatan tersebut, lanjut Eva, diharapkan ke depan, semakin banyak lagi laboratorium lingkungan yang statusnya bisa ditingkatkan. Dari semula berstatus Operasional menjadi Terakreditasi, atau dari Terakreditasi menjadi Teregistrasi. “Akreditasi ini menunjukkan bahwa laboratorium semakin kredibel dalam menyediakan data yang valid dan reliable. Ini yang terus kita dorong,” pungkas Eva. (Humas/kab/bwi)