Baca Juga :

• Warga Isoman di Banyuwangi Dijemput dan Diantar ke Isoter
• LP Ma'arif NU Banyuwangi Pertanyakan Urgensi Pendirian SMKN Glenmore
• Ngaku Dukun, Seorang Kakek Cabuli Bocah 10 Tahun di Dapur
• Maling HP Dihajar Warga Setelah Terjatuh dari Motor Saat Kabur
• 10 Muharam, Pemkab Banyuwangi Beri Santunan Rp 717 juta ke 2.900 Anak Yatim

Serah terima berkas dilakukan di Lapas Kelas II-A Banyuwangi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir mobilisasi selama pandemi Covid-19. "Mengingat saat ini masih dalam kondisi pandemi, penyerahan berkas kita lakukan di Lapas, jadi kita melakukan itu untuk meminimalisir mobilisasi, tersangka tetap berada di dalam Lapas," jelasnya.

Dalam perkara ini, lanjut Gede, pihaknya telah memeriksa saksi sebanyak 38 orang, mulai perangkat desa, rekanan, hingga yang menerima sewa tanah kas desa (TKD) Tegalharjo.

Selain itu, penyidik juga berhasil menelusuri aset tersangka yang diduga hasil dari korupsi tersebut. Enam bidang tanah yang diduga milik tersangka itu, berhasil diamankan. Meski, penyitaan masih menunggu penetapan dari Pengadilan.

Sementara untuk barang bukti, jelas Gede, ada sekitar 18 item. Antaralain, kwitansi ataupun nota, stempel yang diperoleh di kantor desa, dan barang bukti lainnya.

"Barang bukti tersebut diantaranya seperti stempel yang digunakan oleh tersangka. Lantaran, stempel maupun kwitansi tersebut digunakan seolah-olah benar, namun kenyataannya fiktif,” paparnya.

Bahkan, masih kata Gede, ditemukan fakta bahwa tersangka diduga melakukan mark up anggaran pada beberapa kegiataan. "Jadi, jumlah atau nilai belanja dari kegiatan tidak sesuai, ada mark up anggaran,” ungkap Gede.

Saat ini, dari enam bidang tanah termasuk TKD sudah dilakukan blokir melalui Badan Pertanahan Negara (BPN). Enam bidang tanah tersebut, juga akan diajukan dalam persidangan. ”Kita ajukan dalam persidangan, dalam hal menentukan kerugian Negara,” jelasnya.

Gede menambahkan, tahap selanjutnya adalah persidangan yang akan digelar kurang lebih dalam 15 hari sampai 20 hari kedepan. Kemungkinan, minggu depan akan dilakukan pelimpahan ke Pengadilan Tipikor di Surabaya. ”Kita tinggal menunggu penetapan sidang, setelah itu baru dilakukan proses persidangan,” pungkas Gede.

Sementara itu, Kuasa Hukum tersangka, Susilo Hariyoko mengaku kondisi tubuh maupun kejiwaan kliennya dalam kondisi baik dan sehat. Sehingga siap untuk menjalani proses persidangan. ”Alhamdulillah kondisinya siap, untuk menunggu proses persidangan nantinya,” katanya.

Susilo mengatakan, pihaknya akan mengikuti proses hukum yang ada. Seluruhnya akan terbukti dalam persidangan. ”Saat ini kita masih menunggu penetapan sidang dari Pengadilan, semuanya akan terbukti dalam persidangan,” tambahnya.

Sebelumnya, oknum Kades Tegalharjo berinisial M tersebut menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis (27/5/2021) lalu di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Namun setelah menjalani pemeriksaan secara maraton, Kades akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang dimiliki oleh penyidik Pidsus. Dua alat bukti tersebut didapat setelah memeriksa sejumlah saksi, ahli, dan tersangka. Kejaksaan bukan hanya memeriksa terkait dugaan korupsi program ”Kanggo Riko”. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penyewaan tanah kas desa (TKD) juga diduga diselewengkan.

Modus korupsi yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Tegalharjo tergolong rapi. Setiap tahunnya, dia yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi bisa mengantongi uang sebesar Rp 200 juta hingga Rp 400 juta per tahun.

Uang sebanyak itu diperoleh dari dugaan penyelewengan APBDes Tegalharjo dan penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) selama tiga tahun. Tanah seluas 16,5 hektare itu disewakan sejak tahun 2018 hingga 2020. Sebagian TKD juga digunakan untuk jaminan pinjam uang. Sehingga nilai kerugian negara mencapai Rp 500 juta.

Selain TKD, Kades M juga diduga menyelewengkan APBDes Tegalharjo mulai dari program ”Kanggo Riko” dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dari dua program ini, negara dirugikan Rp 900 juta.

Dari penyelewengan APBDes dan penyewaan TKD tersebut, total kerugian negara mencapai Rp 1,4 miliar. Pada tahun 2018, tersangka mengantongi uang senilai Rp 283 juta. Tahun 2019 sebesar Rp 445 juta dan tahun 2020 mencapai Rp 186 juta. (fat)