Baca Juga :

• Gantangan Sepi, Kicau Mania di Banyuwangi Pilih Budidaya Lovebird
• Dispendik Banyuwangi Dorong Sekolah Terapkan Hybird Learning
• Soal Dugaan Pemotongan BPUM, Sekda Banyuwangi Pasrah
• Banyuwangi Segera Tuntaskan Vaksinasi Covid-19 ke 5.300 Ibu Hamil
• Dewan Harap Besaran Insentif Nakes di Banyuwangi Ditambah

"Jadi masih banyak aset kita yang belum tersertifikasi, kita terus mengajukan permohonannya ke BPN dan saat ini sedang di proses, kita berharap semua segera selesai sehingga seluruh aset milik Pemkab Banyuwangi tersertifikasi," ujar Bupati Ipuk.

Selanjutnya, Ipuk menargetkan akan menyertifikasi aset Pemkab Banyuwangi sebanyak 2132 bidang akan selesai tahun ini. Namun, pihaknya meminta pihak BPN memberikan toleransi dalam prosesnya.

"Ini juga atas dorongan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada setiap Kepala Daerah untuk menyertifikasi seluruh aset daerah guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Target kami, seluruh aset daerah terselesaikan di tahun 2023. Tetapi kami berharap bisa dipercepat dan selesai di tahun 2022," terangnya.

Ditambahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Ir. Mujiono menyebutkan ada sekitar 4521 aset yang dimiliki Pemkab Banyuwangi. Dari total aset yang ada, aset Pemkab yang sudah bersertifikat masih sebanyak 599 bidang, sisanya 3922 bidang belum tersertifikasi.

"Aset yang belum tersertifikasi itu dalam bentuk aset tanah di bawah jalan, tanah irigasi, dan tanah bangunan," katanya.

Proses sertifikasi seluruh aset daerah ditargetkan rampung dalam tiga tahun ke depan. Prosesnya akan dilakukan secara bertahap di tiap tahunnya. Untuk tahun 2021 ditargetkan 2132 bidang, tahun 2022 sebanyak 1232, dan sebanyak 558 bidang akan dirampungkan di tahun 2023.

"Kami optimis sertifikasi bisa selesai lebih cepat. Karena kami telah membentuk tim untuk melakukan seluruh tahapan sertifikasi, mulai dari pengukuran, penggambaran, hingga proses administrasi. Kami berharap, upaya percepatan yang kita lakukan ini mendapat dukungan dari pihak BPN," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Jatim, Ir. H. Jonahar mendukung upaya Pemkab Banyuwangi melakukan percepatan sertifikasi aset.

"Penyelesaian sertifikasi aset pemerintah daerah se-Jawa Timur itu memang kita targetkan 2023. Tetapi jika Bupati menghendaki bisa dipercepat menjadi 2022, ya akan kita upayakan," katanya.

Jonahar juga mengapresiasi Bupati Banyuwangi atas ketegasannya dalam menyelamatkan seluruh aset daerah dan melibatkan BPN.

"Sangat bagus memang, karena Pemkab Banyuwangi peringkat satu se-Jawa Timur dalam penyelesaian aset Pemerintah Daerah," tandasnya. (fat)