(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani
memberikan dukungan terhadap gerakan waqaf uang tunai yang digalakkan oleh
Badan Waqaf Indonesia (BWI) Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut disampaikan saat
menerima pengurus BWI Banyuwangi di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu
(6/10/2021).
"Apa yang digagas oleh BWI dengan waqaf uang ini
menarik. Ini bisa menjadi salah satu bagian untuk melakukan pemberdayaan
umat," ungkap Bupati Ipuk.
Gerakan waqaf uang sendiri disimpan dalam perbankan sebagai
dana abadi umat. Pewaqaf akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti. Hasil dari
pengelolaan uang waqaf oleh bank tersebut itulab yang kemudian dikelola oleh
nadzir waqaf.
"Dalam hal ini yang menjadi nadzir waqafnya adalah
BWI. Nadzir inilah nantinya yang akan menyalurkannya untuk kepentingan umat.
Seperti bedah rumah warga miskin, beasiswa pendidikan dan hal lainnya,"
papar Ketua BWI Banyuwangi Guntur Albadri.
Guntur mengungkapkan bahwa gerakan waqaf uang ini, sudah
sah secara syariah maupun aspek legal formal lainnya. "Fatwa MUI sudah
menghalalkan program ini. Begitu juga secara transparansinya sudah dijamin oleh
lembaga negara terkait," imbuhnya.
Pada pertemuan tersebut, Guntur juga menyampaikan perihal
upaya BWI untuk melakukan percepatan sertifikasi tanah-tanah waqaf. "Kami
bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melakukan percepatan
penanganan sertifikat tanah-tanah waqaf. Hal ini untuk memberikan legalitas
sehingga kedepannya tidak timbul konflik," ungkap Guntur.
Upaya tersebut juga direspon oleh Bupati Ipuk dengan
antusias. Ia mendorong untuk bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan
Pemkab Banyuwangi dalam mewujudkan sertifikasi tanah waqaf tersebut. "Kami
siap untuk mensupport pelaksanaan program ini," ungkapnya.
Selain menerima BWI, pada acara bertajuk aftenon tea
bersama Bupati Banyuwangi itu, juga menerima sejumlah tamu lainnya. Di
antaranya adalah perwakilan STIE Mandala Jember, PMII Jawa Timur dan sejumlah
unsur masyarakat lainnya. Hal tersebut bagian dari upaya bupati untuk menyerap
aspirasi dari berbagai komponen masyarakat. (Humas/kab/bwi)