(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Dua desa di Kabupaten Banyuwangi dicanangkan sebagai model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Istimewanya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga hadir langsung dalam pencanangan tersebut.
“Besar harapan dengan dicanangkannya Desa Kapundungan dan Desa Watukebo ini dapat direplika desa lain di Banyuwangi. Kalau ini sudah berhasil dan direplikasi lain, kami sangat mengapresiasianya,” ungkap Menteri Bintang dalam pencanangan di Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi, Jumat sore (12/11/2021).
Menteri Bintang melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi selama dua hari,
Jumat – Sabtu (12-13/11/2021) bersama Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dalam
kunjungan tersebut, Ketua DPR RI menggelar agenda dialog salah satunya dengan
kelompok nelayan dan istri nelayan, serta kelompok perempuan lainnya.
Menteri Bintang menekankan perempuan di desa khususnya, perlu didorong dan
didukung melakukan perubahan dan perbaikan di dalam keluarga maupun di tengah
masyarakat, salah satunya melalui Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
(DRPPA).
“DRPPA memiliki potensi sangat besar untuk menjadi inovasi baru dalam
pembangunan nasional yang inklusif serta ramah perempuan dan anak. Seperti yang
kita ketahui, desa menjadi ujung tombak dari pembangunan nasional. DRPPA juga
berperan penting dalam mengentaskan berbagai permasalahan perempuan dan anak
dari hulu hingga ke hilir,” tutur Menteri Bintang.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Sejalan dengan langkah ini, lanjut Bintang, Kementrian PPPA juga melakukan peningkatan
kapasitas perempuan, seperti pelatihan kepemimpinan perempuan termasuk
pendampingan secara berkelanjutan, yang fokus pada perempuan perdesaan
bekerjasama dengan lembaga masyarakat.
“Dibutuhkan komitmen seluruh perangkat yang ada di desa agar perempuan dan
anak perlu terlibat. Dukungan dan bantuan stake holder dan perangkat desa
dibutuhkan untuk mengawal implementasi program dan memastikan semua strateginya
berjalan seperti yang diharapkan," ujar Menteri Bintang.
Dalam pencanangan tersebut juga digelar rembug desa yang melibatkan para
tokoh perempuan setempat, termasuk Kepala
Desa Watukebo, Sri Muni Eka Diana dan Kepala Desa Kepundungan, Tri Martila
Sukma. Sekeretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono hadir pula dalam acara tersebut.
“Kegiatan semacam rembug desa ini searah dengan 5 isu prioritas arahan Presiden
terkait perempuan dan anak,” imbuh Bintang.
Dalam kesempatan itu, Bintang juga menyampaikan apresiasi pada inovasi
Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan dan
Perlindungan Ibu-Anak) yang digagas oleh pemkab. Ruang Rindu merupakan integrasi dari sejumlah program
di Banyuwangi yang melakukan fungsi perlindungan dan pemberdayaan pada
perempuan dan anak. Tidak hanya layanan medis, hukum, psikososial dan
rehabilitasi sosial, namun juga dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi.
"Kami sangat mengapresiasi karena program ini memberikan perlindungan
dan pemberdayaan perempuan secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Kami
percaya jika perempuan sudah berdaya secara ekonomi, maka masalah pengasuhan,
perlindungan dan kekerasan dapat sekaligus terselesaikan," ujar Menteri
Bintang.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjelaskan bahwa
Banyuwangi berkomitmen melakukan pembangunan dari desa untuk menghasilkan
sumber daya manusia yang berkualitas dan berkontribusi positif bagi masa depan
perempuan dan anak.
"Seperti pencanangan model desa ramah perempuan dan peduli anak ini,
sama dengan upaya menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak mulai dari
desa. Dengan begitu, ini akan mendukung pembangunan perempuan dan anak dalam
berbagai bidang," ujar Ipuk.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Ipuk menjelaskan bahwa pemkab akan terus menggulirkan program-program
penguatan kapasitas perempuan dan perlindungan hak-hak anak di Banyuwangi.
Mulai dari menggelar rutin Musrembang Perempuan dan Anak, serta mengintegrasikan
program-program Banyuwangi Children
Center (BCC) dan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A), termasuk Bengkel Sakinah untuk pemberdayaan perempuan.
“Bahkan, kami melengkapinya dengan
ruang penguatan perempuan untuk melawan radikalisme yang telah menjadikan kaum
perempuan sebagai garda terdepan pelaku terorisme,” kata Ipuk.
"Harapan kami ke depan, dengan adanya DRPPA ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan gender serta meningkatkan peran aktif perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan, dan pemberdayaan perempuan. Kami juga akan berupya agar model DRPPA ini dapat direplikasi 189 desa lainnya di Banyuwangi," pungkas Ipuk. (Humas/kab/bwi)