oleh

Dinas PMTSP Tanggapi Penolakan Warga Soal Tower

KabarBanyuwangi.co.id – Warga Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan/Kabupaten Banyuwangi yang menolak pembagunan tower berhasil melakukan mediasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), usai melakukan aksi demo, Rabu (30/9/2020).

Muhammad Firdaus Yuliantono selaku pengacara pendamping warga ini menyampaikan, dia dan perwakilan warga yang mendatangi DPMPTSP berhasil melakukan mediasi terkait pembangunan tower tersebut.

Pasalnnya, hingga kini proses pembagunan tower itu tetap berlangsung meski warga sudah melayangkan surat penolakan kepada bupati dan instansi terkait pada bulan April 2020.

“Pada pertengahan bulan September IMB sudah keluar, padahal kami sudah melakukan penolakan pada bulan April kemarin,” tegasnya.

Selain itu, kata Firdaus, pihaknya juga mengklarifikasi kepada dinas sekaligus buka data terkait pengakuan warga yang tanda tangannya dipalsu dan dugaan manipulasi data.

“Namun hingga kini, dinas tidak bisa untuk membuka data. Menunggu waktu lain. Dan dia (DPMPTSP) berjanji akan melakukan tinjau lapang,” ujarnya.

Baca Juga: Khawatir Membahayakan Keselamatan, Warga Tukangkayu Demo Tolak Pembangunan Tower

Baca Juga: Warga Desa Barurejo Aksi Tolak Tambang Pasir Bawa Keranda Mayat ke Lokasi

Baca Juga: Puluhan Mahasiswa Turun Jalan Tolak Perluasan TWA Kawah Ijen

Pihaknya berencana akan melakukan upaya hukum apabila cara persuasif dan mediasi tidak menemukan hasil yang sesuai dengan harapan warga.

“Upaya hukum akan kita lakukan apabila upaya persuasif dan mediasi tidak menemukan hasil yang sesuai dengan harapan warga,” pungkasnya.

Terpisah, Kabid Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan (PPNP) Medi Sugiarto menjelaskan, baik prosedur maupun persyaratan secara administrasi, sebenarnya sudah cukup. Hanya saja, hasil penjelasan yang disampaikannwarga saat mediasi bahwa ada warga yang terlewatkan.

“Ada yang terlewatkan, ada dua kalau tidak salah, serta ada warga yang merasa tanda tangannya dipalsukan,” ucap Medi

Kabid PPNP Medi Sugiarto. (Foto: fat)
Kabid PPNP Medi Sugiarto. (Foto: fat)

Sesuai klausul permohonan, Medi menyebutkan, perusahaan yang bersangkutan memang sudah memberikan pernyataan bawha apabila informasi atau data yang diberikan tidak benar, maka ijin bisa dicabut.

Secara teknis, Medi menambahkan, sebelum tower itu dibangun sudah ada tinjau lapang yang dilakukan oleh tim pertimbangan teknis perijinan. Mulai dari pemeriksaan berkas, pemeriksaan administrasi, dan pemeriksaan di lapangan. Termasuk kroscek tanda tangan warga.

Medi mengaku, sebenarnya pihaknya sedikit ragu dan cukup berhati-hati dengan pembangunan tower di wilayah Tukangkayu itu. Keraguan itu muncul ketika gejolak yang timbul di masyarakat setempat.

“Sebenarnya kita ragu, makanya kami sudah beberapakali meminta Satpol PP dan tim dari perijinan untuk mengkroscek apakah warga sudah  tanda tangan semunya. Informasi terakhir yang kita terima, sudah tidak ada masalah. Oleh sebab itu ketika berkas sudah lengkap semunya, kami tidak bisa menahan,” imbuhnya.

Untun lebih memastikan, pihaknya berencana akan melakukan kembali tinjau lapang untuk. “Rencana hari ini kita ke lapangan bersama dengan tim,” imbuhnya lagi. (fat)

_blank

Kabar Terkait