DPC PKB Banyuwangi Resmi Lantik Pengurus LakumhamLakumham DPC PKB Banyuwangi

DPC PKB Banyuwangi Resmi Lantik Pengurus Lakumham

Gus Malik menaruh harapan besar terhadap Lakumham DPC PKB Banyuwangi. (Foto: Firman)

KabarBanyuwangi.co.id - Hadirkan Badan Otonom (Banom) yang konsen di bidang hukum, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Banyuwangi resmi melantik pengurus Lembaga Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lakumham), Minggu (28/11/2021).

Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Ketua Tanfidziyah DPC PKB Kabupaten Banyuwangi, KH. Abdul Malik Syafaat ini digelar di hall Betutu Tepi Sawah, Desa Mangir, Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi.

"Sebagai warga negara hukum yang baik, kita harus sadar dan dapat menerima pendampingan hukum. Maka dari itu, saya berharap nantinya proses pendampingan dari Lakumham ini benar-benar bermanfaat dan bukan menjadi momok bagi masyarakat," ucap Gus Malik sapaan akrabnya.

Baca Juga :

Gus Malik menambahkan, untuk saat ini perkembangan hukum di Banyuwangi, bahkan di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara lain. Dirinya menceritakan, setiap satu rumah, atau bahkan seseorang di negara maju dipastikan memiliki penasehat hukum.

"Pergerakan hukum di dunia sudah berkembang pesat dengan komunikasi langsung secara digital. Hal seperti inilah yang harus mulai diagendakan di Lakumham," tambahnya.


Aditya Ruli Delianto, S.H., M.Kn. didapuk menjadi Ketua Lakumham DPC PKB Banyuwangi. (Foto: Firman)

Tak hanya itu, dirinya juga berpesan agar Lakumham benar-benar hidup melebihi Banom-Banom yang lain. "Saya berfikir, seminggu sekali Lakumham harus ngantor di kantor fraksi DPRD," kata Gus Malik yang merupakan pendiri Pondok Pesantren Darussalam Puncak, Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung, Banyuwangi.

Sementara itu, Ketua Lakumham DPC PKB Banyuwangi, Aditya Ruli Delianto, S.H,. M.Kn. berkesempatan untuk memaparkan 10 program yang akan diusung. Diantaranya adalah proses pendampingan hukum secara digital dan pembentukan para legal di penjuru desa.

"Sudah kami siapkan program-program layanan hukum Pro Bono bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu maupun Prodeo bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan," tegas Adit.

"Nantinya juga akan kita buat semacam Yayasan atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang komit dengan program pemerintah pusat. Sehingga fasilitasnya untuk masyarakat kurang mampu dan tertindas," imbuhnya.


Narasumber FGD memaparkan argumen dihadapan para hadirin. (Foto: Firman)

Setelah dilantik, para pengurus Lakumham dan hadirin yang terdiri dari pengurus berbagai Banom lain ini berkesempatan untuk mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dengan tema "Polemik Ijen dan Sumber Daya Alam Banyuwangi".

Dalam kegiatan diskusi tersebut, Ketua Fraksi PKB DPRD Banyuwangi, H. Khusnan Abadi tampak hadir sebagai narasumber. Serta juru bicara Kaukus Advokat Muda Indonesia (KAMI), Deny Sunan'udin, S.H. dan perwakilan dari Dewan Energi Mahasiswa Indonesia di Banyuwangi, Rifqi Nuril Huda.

Dengan dipandu oleh Koordinator Banom DPC PKB Banyuwangi, Yahya Alkhaton alias Anton, narasumber memaparkan argumen sesuai dengan kompetensi masing-masing. Dalam forum, para hadirin dan narasumber juga tampak antusias saling melemparkan tanya jawab. (man)