Baca Juga :

• DPRD Geram Gerai Rapid Test Diduga Tak Berizin di Banyuwangi Masih Marak
• Stabilisasi Minyak Goreng Satu Harga, Operasi Pasar Digelar di Banyuwangi
• Kepergok Curi Rokok di Warung, Dua Remaja Asal Jember Nyaris Dimassa
• Diskopumdag Banyuwangi Buka Pasar Murah Minyak Goreng 14.000 di Empat Lokasi
• Antisipasi Penyebaran Omicron, Forkopimda Gelar Apel Pamor Keris

"Pemikiran kami ada apa itu, kalau gak ada apa-apa kenapa kok dipersulit, kok diulur-ulur," paparnya.

Menurut Irianto, seharusnya pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola layanan rapid test antigen di sepanjang jalur Pelabuhan ASDP Ketapang segera ditindak tegas.

"Seharusnya kalau tidak sesuai, segera ditindaklanjuti dengan ketentuan yang sudah ada. Tutup dulu, tutup dulu, kok terus seperti ini (Dibiarkan tidak ditindak). Saya kecewa," tegas politisi PDIP.

Sebagai anggota dewan, Komisi I tahu betul bagaimana formulasi semestinya penanganan rapid test antigen. Tapi pihak terkait yang punya kewenangan penindakan justru tidak segera menyiapkan langkah nyata. "Saya tiap hari ketemu, jawabannya siap-siap. Apa yang disiapkan, saya malu," kritik Irianto.

Legislatif itu memiliki tugas pengawasan terhadap layanan rapid test antigen. Lembaga yang diawasi adalah eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan. "Tugas kita itu pengawasan. Kalau yang diawasi seperti itu, terus kayak apa Pemerintah Banyuwangi. Menangani soal rapid test saja kayak gitu," kecamnya.

Komisi I DPRD Banyuwangi marah karena Dinas Kesehatan dan Satpol PP Banyuwangi dianggap lamban dalam menindak klinik rapid test antigen yang melanggar. Padahal jangka waktu tolerasinya sudah habis per 21 Januari 2022. (fat)