oleh

KPU Terima LADK Paslon Pilkada Banyuwangi 2020

KabarBanyuwangi.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuwangi telah menerima Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) Pilkada Banyuwangi 2020 dari kedua pasang calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi.

“Kedua pasangan calon sudah melaporkan dana awal kampanye, desain APK juga sudah menyerahkan hari ini,” ungkap Ketua KPU Banyuwangi Dwi Anggraini Rahman ditemui usai menggelar Deklarasi Pemilihan Damai dan Sehat Pilkada 2020 di Villa Solong, Banyuwangi, Selasa (29/9/2020).

LADK itu, kata Dwi, sudah diserahkan kedua pasangan calon pada 25 September 2020 kemarin.

“LADK dari paslon nomor urut 1 sebesar satu juta rupiah, sedangkan dari paslon urut 2 sebesar sepuluh juta rupiah,” ujarnya.

Dalam pemilihan tahun ini, kata Dwi, KPU membatasi dana kampanye sebesar Rp. 64 miliar.

“Pembatasan dana kampanye sudah ditentukan sebesar 64 miliar,” jelasnya.

Baca Juga: Dua Paslon Berkomitmen Bersama Terapkan Protkes Dalam Kegiatan Kampanye

Baca Juga: Forpimda dan Kedua Paslon Pilbup Banyuwangi 2020, Gelar Do’a Kebangsaan Bersama di Mapolresta

Baca Juga: Ini Nomor Urut Dua Pasangan Cabub-Cawabub Dalam Pilkada Banyuwangi 2020

Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Banyuwangi, Ari Mustofa menambahkan, tahapan pilkada saat ini sudah sampai pada tahapan kampanye. Untuk jadwal kampanye ditentukan selama 71 hari.

“Sampai saat ini masih belum ada jadwal, tapi sudah masuk masa kampanye. Sehingga, kedua paslon sudah bisa melakukan kampanye,” ujarnya.

Sesuai peraturan terbaru, kampanye hanya diperbolehkan rapat terbatas dan pertemuan tatap muka.

“Jadi, pertemuan umum yang biasa disebut kampanye akbar, dilarang. Tapi untuk tatap muka dan pertemuan terbatas masih diperbolehkan dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang saja,” tegas Ari.

Kedua pasangan calon ikuti Deklarasi Pemilihan Damai dan Sehat Pilkada 2020 di Villa Solong. (Foto: fat)
Kedua pasangan calon ikuti Deklarasi Pemilihan Damai dan Sehat Pilkada 2020 di Villa Solong. (Foto: fat)

Sesuai Pasal 28 ayat 1 PKPU 11 Tahun 2020, KPU memfasilitasi pencetakan APK masing-masing pasangan calon. Yakni berupa baliho ukuran 4×7 meter maksimal 5 buah se Kabupaten, bilboard atau videotorn ukuran 4×8 meter maksimal 5 buah se-Kabupaten.

Kemudian umbul-umbul berukuran 5×1,15 meter paling banyak 20 buah setiap kecamatan dan spanduk ukuran 1,5×7 meter paling banyak 2 buah di setiap desa/kelurahan.

Selanjutnya, dalam pasal 28 ayat 3, pasangan calon diperbolehkan menambah APK sendiri sebagaimana ayat 2 maksimal 200 persen dari yang telah difasilitasi KPU. Ukuran untuk setiap jenis APK juga harus sama dengan yang telah ditetapkan oleh KPU.

Selanjutnya dalam ayat 6 juga dijelaskan, untuk APK yang dicetak sendiri oleh pasangan calon harus dilaporkan secara tertulis kepada KPU. Baik jenisnya, ukuran, maupun jumlah APK. (fat)

_blank

Kabar Terkait