(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Program-program inovatif layanan administrasi kependudukan yang dirancang Banyuwangi mendapat apresiasi khusus dari Pemprov Jawa Timur.
Banyuwangi pun dipilih menjadi tuan rumah rapat koordinasi se-Jawa Timur terkait peningkatan kesadaran warga untuk melengkapi administrasi kependudukan.
Rakor bertajuk Kebijakan Penuntasan
Cakupan Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA)
dan Akta Kelahiran se-Jawa Timur ini digelar selama dua hari, Kamis-Jumat (27 –
28 Mei 2021).
Rakor dibuka Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani, Kamis malam (27/5/2021) diikuti oleh kepala dinas kependudukan
dan pejabat eselon III kabupaten/kota se-Jawa Timur yang membidangi urusan
kependudukan. Acara digelar dengan protokol kesehatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur Andriyanto
yang hadir secara virtual mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatan
kesadaran warga untuk melengkapi dokumen kependudukannya.
Ada tiga unsur dokumen yang menjadi
acuan pengukuran kinerja dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional,
yaitu dokumen kepemilikan KTP elektronik, akta kelahiran, dan kartu identitas
anak (KIA).
Menurut dia, ada sejumlah faktor
yang menjadi kendala dalam pelaksanaan proses kepemilikan dokumen kependudukan.
Mulai dari geografis daerah hingga masih kurangnya kesadaran warga akan
pentingnya tertib dokumen kependudukan.
“Untuk itu, perlu adanya terobosan
baru, seperti pelayanan jemput bola dan penyederhaan prosedur,”
ujarnya.
Dia menyebut, sejumlah inovasi
jemput yang dilakukan Banyuwangi mampu mempercepat kepemilikan dokumen
kependudukan warga. Seperti Smart Kampung, Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa),
dan Camping Embun (Camping Pelayanan Masyarakat Kebun).
“Kita gelar di Banyuwangi, karena
banyak inovasi yang lahir di sini. Kami harap para peserta bisa saling sharing
program dan pengalaman agar cakupan dokumen adminduk warga semakin luas,” kata
dia.
(Foto: Humas/kab/bwi)
Bupati Ipuk Fiestiandani menyambut
baik kehadiran para peserta se-Jatim. “Dokumen kependudukan adalah hak dasar
setiap warga. Jika mempunyai dokumen kependudukan yang baik, warga bisa
mengakses program-program pemerintah, sangat penting untuk sekolah sampai
urusan waris. Untuk itu, kami terus berupaya memenuhinya,” ujar Ipuk.
Ipuk memaparkan sejumlah inovasi
Banyuwangi, salah satunya Bunga Desa (Bupati Ngantor di Desa) yang digelar
rutin untuk mengurai berbagai urusan warga.
“Sejak dilantik, sudah 11 desa yang
kami kunjungi. Kami datang membawa berbagai layanan publik, termasuk
kependudukan, perizinan, pendidikan, dan lainnya,” ucap Ipuk.
“Berdasarkan data lintas dinas,
jumlah urusan yang mendapat solusi selama berkantor di 11 desa tersebut
mencapai hampir 23.000 urusan dari berbagai sektor tersebut, di mana yang cukup
banyak adalah soal administrasi kependudukan,” imbuhnya.
Selain itu, juga ada program
Camping Embun, program jemput bola berbagai jenis pelayanan untuk masyarakat di
kawasan perkebunan. Tim pemkab melakukan layanan hingga larut bahkan
bermalam di lokasi untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan salah
satunya.
”Kami hadirkan layanan ini karena
akses dari perkebunan ke kantor desa jauh, bisa satu jam. Sedangkan untuk
mengakses layanan online, tidak semua warga punya smartphone. Makanya kami
jemput bola, bahkan sampai camping,” ungkap Ipuk.
Ipuk melanjutkan, pihaknya akan
terus mengembangkan pola-pola baru agar masyarakat mendapatkan pelayanan
administrasi yang baik.
“Kami melengkapi program-program sebelumnya yang telah ada. Seperti sejak 2013, Banyuwangi telah ada program inovasi Lahir Procot Pulang Bawa Akta Kelahiran bagi bayi yang baru lahir. Juga ada Pasar Pelayanan Publik, yang lokasinya di pasar tradisional. Dan berbagai inovasi lainnya,” ujarnya. (Humas/kab/bwi)