Baca Juga :

• Pemeran Lukisan Kembang Langit Akan Undang Pelukis Luar Banyuwangi
• Kodim 0825 Banyuwangi Tangkal Radikalisme dan Separatisme Melalui Komsos
• Kacang Unting Produksi Asli Desa Olehsari, Melanglang Hingga Pulau Bali
• Jemput Anak Terancam Putus Sekolah, Bupati Ipuk Disambut Tangis Haru
• Laros Community Sorong Raya Ikut Aktif Amankan Perayaan Waisak

Rapat itu dikuti Dinas Pendidikan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan tingkat kecamatan, Kepala SD dan SMP Negeri di 150 titik melalui virtual. 

"Ini harus menjadi perhatian kita semua. PPDB adalah fase krusial. Kita harus bantu pelajar dari keluarga tidak mampu agar tidak putus sekolah," kata Ipuk.

Bupati Ipuk mengatakan, pandemi Covid-19 berpotensi meningkatkan angka anak putus sekolah. Karena kondisi ekonomi kekuarga berubah saat pandemi. Banyak faktor yang bisa menjadi pemicunya.

“Ada anak yang diminta bantu orang tua bekerja. Belum lagi kalau kita bicara akses internet untuk mendaftar PPDB, maka kita jemput bola mereka,” ujar Ipuk.

“PPDB ini sistem, di situ ada mekanisme yang harus dicermati, seperti pagu sekolah, kemudian harus buka website PPDB. Untuk buka website saja, kan keluarga kurang mampu bisa jadi kesulitan. Makanya harus jemput bola, harus kita dampingi,” tegas Ipuk.

Ipuk mengatakan, kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri. Harus kerja sama dengan camat dan desa, juga tentu struktur dinas pendidikan sampai terbawah. “Warga juga bisa membantu menginfokan bila ada tetangga yang belum daftar PPDB," tambahnya.

Ipuk mengawali gerakan jemput bola PPDB dengan mendatangi rumah Supiyati, seorang nenek yang mengasuh cucunya bernama Irmawati. Irmawati dijemput Ipuk dan dipastikan didampingi untuk masuk SMPN 3 Muncar.

"Seperti saat saya jemput adik Irmawati dari desa ini yang teridentifikasi akan putus sekolah, dan dibantu melalui jalur afirmasi. Nanti teman-teman dinas juga datangi yang lain, bawa laptop, pastikan daftar dan sukses," urai Ipuk

Ipuk meminta kepala sekolah jangan hanya tahu siswanya lulus, tapi pastikan lulusannya bisa melanjutkan ke sekolah sesuai jenjangnya. "Misalnya kepala SD, yang lulus sekian, sisir semua harus lanjut SMP sederajat. Bila ada kendala, koordinasikan dengan dinas dan camat,” papar Ipuk.

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Suratno, menambahkan, sekolah tidak boleh melakukan diskriminasi. “Kita harus maksimal laksanakan proses afirmasi dalam PPDB, yaitu untuk keluarga kurang mampu dan adik-adik penyandang disabilitas. Minimal 15 persen," kata Suratno. 

Dalam PPDB tahun ini terdapat empat jalur. Pertama, jalur zonasi 50 persen untuk pelajar di wilayah sekitar sekolah. Kedua, jalur prestasi 30 persen. Ketiga, jalur afirmasi untuk pelajar kurang mampu 15 persen. Keempat, jalur perpindahan tugas orang tua/wali 5 persen. PPDB Banyuwangi akan dimulai pada 7 Juni 2021 untuk SMP dan 10 Juni untuk SD. (Humas/kab/bwi)