Baca Juga :

• Didukung UEA, TPS3R Kertosari Banyuwangi Mulai Dibangun, Bupati Ipuk: Solusi Sampah di Perkotaan
• Kisah Model Cilik Banyuwangi Peraih Grand Winner Face of Indonesia yang Kini Siap Tantang Panggung Asia
• Warga Banyuwangi Diminta Waspada Travel Umrah Fiktif, Bupati Ipuk: Pastikan Biro Berizin Resmi
• Pria Banyuwangi yang Hilang Tenggelam di Pantai Bama TN Baluran Ditemukan Tak Bernyawa
• Oknum Pengasuh Ponpes di Banyuwangi Diringkus Polisi Gegara Diduga Cabuli Santri

Penerimaan PAD selama enam bulan pertama tahun 2026 itu berasal dari pajak daerah terealisasi sebesar Rp. 231,6 miiliar atau 51,75 persen dari target Rp. 447,8 miliar. Retribusi tembus Rp Rp,136 miliar atau 46,31 persen dari target sebesar Rp. 293,7 miliar.

Menurut Samsudin, target pajak daerah tahun 2026 ini memang lebih besar dibanding tahun lalu, namun jika dilihat dari perbandingan realisasi (YoY), di waktu yang sama tahun 2025 tercapai sebesar 57,69 persen dan tahun ini terealisasi sebesar 51,75 persen.

"Kenapa tahun ini realisasi lebih kecil karena target yang ditetapkan besar, target tahun 2025 itu sebesar Rp.375 mliar, tahun 2026 Rp. 447,8 miliar, naik sekitar 80 persen, meski persentasenya realisasinya kecil, tapi tahun ini nilai rupiahnya lebih besar," terangnya.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 20,5 miliar atau 82,48 persen dari target sebesar Rp. 24,9 miliar. Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 8,4 miliar atau 24,70 persen dari target sebesar Rp. 34,3 miliar.

"Penopang penerimaan pajak daerah terbesar masih pada pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) penerangan jalan umum, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), PBB Pedesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah (BPHTB),"  jelasnya.

Penerimaan PBB P2 hingga triwulan II telah terealisasi sebesar 51,91 persen atau Rp. 30,6 miliar dari target sebesar Rp. 59 miliar. "Hingga saat ini tingkat kepatuhan grassroot pajak daerah yakni PBB yang menyasar masyarakat masih cukup baik," ucapnya.

Selanjutnya terkait masih belum maksimalnya realisasi penerimaan retribusi daerah disebabkan kurang optimalnya menggali potensi yang seharusnya bisa dikenakan retribusi.

Di sisi lain pemerintah daerah masih lebih focus, bagaimana melayani masyarakat sehingga banyak retribusi daerah yang dibebaskan terutama di pelayanan Kesehatan pasca terbitnya Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

"Target retribusi di Dinas Kesehatan tidak pernah terpenuhi. Capaiannya hanya dikisaran 50 persen dari target, banyak keringanan-keringanan retribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah,“ ucapnya.

Samsudin menambahkan bahwa pihaknya akan berupaya maksimal mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui serangkaian strategi intensifikasi dan ekstensifikasi di sisa tahun berjalan.

"Mulai bulan Juli ini, akan kita genjot penerimaan PAD, langkah ini tentu didorong oleh target yang meningkat dari tahun sebelumnya dengan focus utama pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah," pungkasnya. (fat)