oleh

Program Pelayanan Masyarakat Polresta Banyuwangi Diapresiasi Kemenpan RB

KabarBanyuwangi.co.id – Pelayanan SIM dan SKCK Polresta Banyuwangi mendapatkan apresiasi dari Deputi pelayanan Publik Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Prof Dr. Diah Natalisa. Selain itu, program Kampung Tangguh Semeru, Garda, Gema dan Gebyar Blambangan menjadi dasar Polresta Banyuwangi dalam meraih Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Hal tersebut diungkapkan oleh Diah Natalisa, saat melakukan kunjungan dan audiensi pelayanan publik di Polresta Banyuwangi dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, Sabtu (12/9/2020).

Menururt Prof. Diah Natalisa, keberhasilan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM memang bukan jaminan bagi tercapainya institusi yang konsisten pada prinsip integritas dan melayani. Namun ini adalah awal bukti komitmen institusi pada prinsip-prinsip yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.

“Sesui dengan ranah Undang-Undang pelayanan publik, kami harus melakukan pendampingan dan penilaian kepada instansi dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang disebut dengan pelayanan prima. Polresta Banyuwangi dengan segala programnya mampu menunjukkan jika pelayanan terus diperbaiki,” ujarnya kepada wartawan.

Baca Juga: Tekan Penyebaran Covid di Banyuwangi, Polisi Bagi Masker Gratis ke Pengguna Jalan

Baca Juga: Pertama, Banyuwangi Resmikan Kampung Nelayan Tangguh Semeru

Baca Juga: Polresta Bersama Untag Kalaborasi Dalam Program Kampung Tangguh Semeru

Prof Dr. Diah Natalisa juga mengapresiasi progres yang baik ditunjukkan Polresta Banyuwangi dalam usaha menuju WBBM dengan meningkatkan pelayanan publik. Pada tahun 2019 Polresta Banyuwangi sudah masuk TOP 99 bersama 6 instansi lainnya, Polres Banyuwangi menjadi nominasi dari 3000 an instansi dengan meraih nilai 4.54 dari angka 1 sampai 5, ini merupakan angka yang tinggi,

“Kami melakukan penilaian hanya kepada 2 bidang pelayanan yaitu penerbitan SIM dan SKCK namun kami juga memperhatikan pelayanan yang ada di SPKT. Pelayanan oleh kepolisian adalah pelayanan yang bersifat mendasar sama halnya dengan pelayanan di bidang perijinan dan kesehatan,” tambahnya.

Prof Dr. Diah Natalisa berpesan, selama pandemi, Polresta Banyuwangi wajib turun langsung ke lapangan membantu pemerintah daerah untuk menangani dan menekan angka pasien positif Covid-19.

“Seluruh program diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan. Tapi juga wajib bagi Polresta turut serta dalam menekan angka Covid-19 di daerah,” pungkasnya.

Kapolresta Banyuwangi Kombes Arman Asmara Syarifuddin menyambut baik apresiasi oleh Kemenpan RB. Polresta Banyuwangi baru saja naik kelas menjadi Polresta. Untuk saat ini, personel jika sesuai DSPP seharusnya sekitar 1.995, namun jumlah real hanya 1.250 anggota.

“Kami melakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena sesuai pesan Bapak Presiden Jokowi bahwa percepatan pembangunan di era Industri 4.0 salah satu indikatornya adalah pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Dari bulan Pebruari 2020, kata Arman, Polresta Banyuwangi menyelesaikan pembangunan gedung Satpas prototype, sekaligus mendapatkan hibah tanah dari Mabes Polri untuk Polresta, Polsek Bandara, Polsek Blimbingsari dan Kantor Pam Obvit.

(Foto: istimewa)
(Foto: istimewa)

Saat ini juga ada tiga program yang diterapkan di Polresta Banyuwangi diantaranya, Garda, Gema dan Gebyar Blambangan. Garda Blambangan merupakan Satgas Reaksi cepat yang dibentuk Polresta Banyuwangi sebagai garda terdepan dalam memberikan rasa aman dan nyamn guna menjaga ketertiban di masyarakat.

Gema Blambangan merupakan akronim dari Gerakan Kemanusian. Satgas Ini akan menjadi garda terdepan kepolisian dalam menjalankan misi-misi sosial. Sedangkan Gebyar Blambangan merupakan inovasi dari Polresta Banyuwangi dalam mendekatkan diri dengan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan.

“Upaya penekanan angka Covid-19 masuk dalam dua program Gema dan Gebyar Blambangan. Terus kami lakukan bersinergi dengan stakeholder lain serta masyarakat. Kunci utamanya adalah mengingatkan masyarakat tentang protokol kesehatan dalam kegiatan patroli dan pemberian efek jera dengan hukuman sosial,” pungkasnya. (red)

_blank

Kabar Terkait